INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat sebanyak 1.182 permohonan perizinan yang masuk melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang periode 1 September 2025 hingga 20 September 2026. Permohonan tersebut mencakup 16 bidang layanan perizinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan seluruh proses pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tercatat, sebanyak 423 permohonan telah ditangani atau diterbitkan, sementara 284 permohonan belum memenuhi persyaratan, 276 dikembalikan untuk dilakukan perbaikan dan 199 masih dalam proses verifikasi.

“Data ini menunjukkan proses pelayanan perizinan terus berjalan. Setiap permohonan kami proses berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, sehingga pemohon mendapatkan kepastian dalam setiap tahapan layanan,” kata Ariastuty di Batam Centre, Selasa (22/9/2026) lalu. 

Ia menjelaskan, data tersebut merupakan permohonan yang tercatat melalui OSS untuk 16 sektor di KPBPB Batam. Sementara itu, layanan perizinan melalui LMS dan IBOSS juga telah berjalan efektif dan menjadi bagian dari ekosistem pelayanan BP Batam.

Jika dirinci berdasarkan jenis layanan, pada PKKPR Laut terdapat 18 permohonan yang telah ditangani atau diterbitkan, 222 belum memenuhi persyaratan, satu dikembalikan untuk diperbaiki dan 21 masih dalam proses verifikasi.

Pada layanan Persetujuan Lingkungan, yang mencakup SPPL, PL, AMDAL, serta UKL-UPL, sebanyak 144 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Sementara satu permohonan belum memenuhi persyaratan, 16 dikembalikan untuk diperbaiki dan 11 masih dalam proses verifikasi.

Untuk PPKH, sebanyak dua permohonan telah ditangani atau diterbitkan, 26 belum memenuhi persyaratan dan sembilan masih dalam proses verifikasi.

Sementara, Perizinan Berusaha (PB), sebanyak 136 permohonan telah ditangani atau diterbitkan. Kemudian, 20 permohonan belum memenuhi persyaratan, 147 dikembalikan untuk diperbaiki dan 62 masih dalam proses verifikasi.

Adapun Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) mencatat 123 permohonan telah ditangani atau diterbitkan, 15 belum memenuhi persyaratan, 112 dikembalikan untuk diperbaiki dan 96 masih dalam proses verifikasi.

Menurut Ariastuty, data tersebut menunjukkan proses perizinan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung aktivitas investasi dan kegiatan usaha di KPBPB Batam. 

Lebih lanjut, dijelaskan, di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, BP Batam terus mendorong peningkatan kualitas layanan melalui berbagai insentif kebijakan dan penyederhanaan proses perizinan. 

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong penguatan Batam melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyederhanaan regulasi dan perizinan, penyelesaian persoalan lahan, optimalisasi sektor-sektor strategis serta penguatan Batam sebagai destinasi investasi.

Khusus regulasi perizinan, pemerintah pusat turut memperkuat kemudahan berusaha dan iklim investasi di Batam, antara lain melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan PP Nomor 47 Tahun 2025.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjadikan Batam semakin atraktif dalam menarik investasi yang memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, sebelumnya mengatakan bahwa peningkatan layanan perizinan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha di KPBPB Batam.

“Pemerintah terus mendorong agar proses perizinan semakin mudah dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. BP Batam akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar investasi dan kegiatan usaha di Batam dapat berjalan dengan lancar dan baik,” tutup Amsakar. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | JAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang perkuat fungsi hunian tidak hanya sebagai ruang yang aman dan sesuai standar, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung proses perubahan Warga Binaan. Upaya tersebut dilakukan melalui penataan hunian pendukung pembinaan keagamaan yang progresnya ditinjau langsung Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Dr. Syarpani, Jumat (25/9/2026).

“Hunian harus tertib dan fasilitasnya sesuai ketentuan, tetapi lingkungan yang kita bangun juga harus mendukung pembinaan. Karena itu, penataan ruang pembinaan keagamaan kita percepat agar dapat segera dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan kehidupan spiritual Warga Binaan,” tegas Dr. Syarpani.

Saat meninjau Aula Blok A, Dr. Syarpani berdialog dengan Warga Binaan, melihat kamar khusus santri, serta mengecek progres penataan hunian yang dipersiapkan untuk mendukung pembinaan keagamaan Santri, Gereja, dan Vihara. Penyelesaiannya diminta dipercepat dengan tetap memperhatikan standar hunian dan ketentuan keamanan.

Bagi FJR, salah seorang Warga Binaan, lingkungan yang mendukung pembinaan keagamaan memiliki makna lebih dari sekadar tempat menjalankan ibadah.

“Bagi kami bukan hanya soal tempat ibadah. Lingkungan seperti ini membantu kami lebih terarah belajar agama, memperbaiki kebiasaan, dan saling mengingatkan. Harapannya kami bisa lebih konsisten memperbaiki diri,” ungkapnya.

Penataan tersebut berjalan beriringan dengan penguatan kontrol kamar dan blok hunian. Kepala KPLP Lapas Kelas I Cipinang, Fajar Teguh Wibowo, mengingatkan jajaran agar pengawasan dilaksanakan secara rutin untuk memastikan fasilitas digunakan sesuai ketentuan serta tidak terdapat barang maupun fasilitas berlebihan di dalam kamar.

“Penataan harus diikuti pengawasan yang konsisten. Kondisi kamar dan fasilitas harus tetap sesuai ketentuan agar keamanan dan ketertiban terjaga, sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik,” jelas Fajar.

Melalui langkah tersebut, Lapas Cipinang mendorong hunian menjadi bagian dari ekosistem pembinaan: standar fasilitas dijaga, keamanan dikendalikan, dan lingkungan keagamaan diperkuat. 

"Penataan kamar pun tidak berhenti pada kondisi fisik, tetapi diarahkan untuk menciptakan ruang yang mendukung Warga Binaan menjalani proses perubahan secara lebih terarah," pungkasnya. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau, resmi dimulai. 

Pembangunan ditandai dengan seremoni groundbreaking dan pemasangan tiang pancang perdana oleh Kepala BP Batam/Wali Kota Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam/Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dan Ketua Yayasan Merah Putih Eddy Hussy, Kamis (24/9/2026).

Sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektare dan diperuntukkan bagi jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sistem boarding school.

Amsakar mengatakan, pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih ditargetkan rampung pada akhir 2028. 

Kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kawasan Rempang.

“Kita tidak boleh terlambat mendesain pendidikan untuk anak bangsa. Sekolah ini akan menjadi sejarah, mencetak anak-anak hinterland yang akan tampil mewarnai perjalanan pembangunan Batam ke depan,” ujar Amsakar dalam sambutannya.

Menurutnya, pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi dalam pembangunan Batam dan Indonesia pada masa mendatang.

Sementara itu, Li Claudia Chandra mengatakan, Sekolah Terintegrasi Merah Putih akan dilengkapi sarana dan prasarana berstandar internasional. 

Fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang proses pembelajaran sekaligus mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal. 

“Indonesia Emas harus diisi oleh anak-anak kita dari Rempang, Galang, Buluh, dan hinterland lainnya dengan pendidikan yang andal dan bermutu. Sekolah ini menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan dan diharapkan mendukung kemajuan kawasan Rempang dan Kota Batam,” kata Li Claudia.

Ia menegaskan, pembangunan sekolah tersebut tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga pada upaya mempersiapkan generasi muda yang memiliki kualitas dan daya saing.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Merah Putih Eddy Hussy mengapresiasi dukungan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra yang mendorong para pelaku usaha untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan sekolah tersebut.

“Harapan kami, sekolah ini menjadi upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh. Semoga inisiatif mulia ini mendapat dukungan dari semua pihak hingga selesai dan membawa manfaat besar bagi Batam ke depan,” ujar Eddy.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih, Robinson Tan mengatakan pembangunan sekolah terintegrasi merah putih akan menjadi sejarah mulia bagi generasi masa depan bangsa, terkhusus kesempatan belajar yang berkualitas bagi anak prasejahtera di kawasan Rempang Galang dan sekitarnya.

"Ini merupakan satu catatan sejarah buat Kota Batam. Ini adalah sebuah amanah mulia bagi kami, untuk masa depan banyak anak-anak daerah yang akan mengisi pembangunan daerah ini ke depan." Ujar Robinson Tan.

Seremoni groundbreaking tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Dirintelkam Polda Kepri Kombes Pol Ferikson Tampubolon, Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo, Direktur Operasional PT MEG Michael Wilson, Wakil Komandan Kodaeral IV Laksma TNI Ketut Budiantara, para Anggota/Deputi Bidang BP Batam, jajaran Forkopimda Kota Batam, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.

Dengan dimulainya pembangunan ini, Sekolah Terintegrasi Merah Putih diharapkan menjadi salah satu pusat pendidikan yang mampu mencetak generasi muda berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, mendorong pembangunan instalasi teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau desalinasi air laut untuk menunjang kebutuhan dasar di kawasan industri data centre khususnya Kabil dan KEK Nongsa. 

Kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemenuhan kebutuhan air dalam investasi data centre di Batam yang harus sejalan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Artinya, pemenuhan kebutuhan air bagi data center akan dipenuhi dengan pembangunan SWRO secara mandiri, tanpa menganggu suplai air waduk bagi masyarakat Kota Batam.

Dari 10 rencana pengembangan Data Centre ke depan, tercatat satu telah beroperasi dan menyambut baik harapan pemerintah untuk pembangunan SWRO secara mandiri. Diikuti dengan Data Centre lainnya yang juga akan mengembangkan skema tersebut.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, setiap investasi data centre wajib membangun instalasi SWRO untuk kebutuhan operasionalnya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya BP Batam memastikan pertumbuhan industri tidak berjalan sendiri, tetapi turut memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan air bagi industri tidak boleh sepenuhnya menambah beban terhadap sumber air baku yang selama ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Batam.

“Kita ingin investasi tumbuh, tetapi kebutuhan pendukungnya juga harus dipikirkan. Karena itu, untuk industri yang membutuhkan air dalam jumlah besar, kita dorong adalah bagaimana mereka memiliki sumber air sendiri melalui teknologi SWRO,” katanya di Batam Centre, Rabu (23/9/2026).

Batam disebutkan, dalam dua hingga tiga tahun mendatang diproyeksi akan memiliki peningkatan kapasitas produksi air melalui SWRO sebanyak +- 750 liter/detik pada tahap awal dan terus meningkat pada tahap berikutnya mencapai +- 1.000 liter/detik melalui pembangunan SWRO di dua Kawasan tersebut, yaitu KEK Nongsa dan Kawasan industri Kabil. 

“Ini betul-betul komplementer, saling melengkapi antara kebijakan kita dengan kepentingan pelaku usaha, tanpa menganggu kapasitas produksi waduk untuk masyarakat ke depan," ujarnya. 

Peluang untuk Kebutuhan Masyarakat

Keberadaan instalasi SWRO nantinya diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kebutuhan industri. Investasi ini membuka peluang menjaga ketahanan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga.

Apabila kapasitas air hasil pengolahan nantinya melebihi kebutuhan operasional data center, kelebihan kapasitas tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Namun, pemanfaatannya tetap akan memperhatikan beberapa aspek, antara lain kapasitas produksi, kualitas air hasil pengolahan dan kesiapan jaringan distribusi.

Amsakar berharap, pendekatan tersebut dapat menjadi upaya strategis dalam mencari sumber air baru seiring meningkatnya kebutuhan Batam sebagai kawasan investasi dan perkotaan.

“Jadi bukan hanya industrinya yang kita pikirkan. Kita juga melihat bagaimana investasi ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau kapasitasnya memungkinkan dan infrastrukturnya siap, tentu ada peluang untuk dimanfaatkan bagi masyarakat,” serunya. 

Keberadaan data centre merupakan salah satu sektor strategis untuk mempekuat struktur ekonomi Batam di masa depan. Kehadirannya diharapkan memicu pertumbuhan sektor konstruksi, tenaga kerja profesional dan sektor pendukung lainnya yang dapat memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal. 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih resmi dimulai melalui prosesi groundbreaking dan pemasangan tiang pancang perdana di kawasan Rempang, Kamis (24/9/2026).

Pembangunan sekolah di lahan seluas 18,5 hektare yang dilaksanakan oleh Yayasan Sekolah Merah Putih tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas bagi generasi emas Indonesia, khususnya anak-anak di wilayah Rempang dan Galang.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan sekolah terpadu ini dirancang untuk menampung peserta didik mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) tanpa dipungut biaya.

Selain memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi dan anak-anak dari keluarga prasejahtera, lanjut Amsakar, keberadaan Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini juga akan memprioritaskan anak-anak dari Rempang dan Galang.

“Kami harapkan kehadiran sekolah terpadu pertama di Batam ini dapat menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak. Bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk membangun karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan mereka menghadapi masa depan,” ujar Amsakar.

Ia menambahkan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah tersebut ditargetkan rampung akhir tahun 2028.

Menurutnya, program yang mengedepankan kualitas pendidikan ini menjadi investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas.

“Anak-anak berprestasi, anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk putra-putri Rempang dan Galang, akan mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menempuh pendidikan di sini. Oleh sebab itu, manfaatkan peluang ini agar SDM Indonesia, khususnya Batam, bisa lebih unggul dan memiliki kompetensi yang baik,” tambahnya.

Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang ini juga akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap, termasuk fasilitas penunjang pembelajaran serta asrama bagi peserta didik.

Konsep tersebut menjadikan sekolah ini sebagai salah satu fasilitas pendidikan terpadu yang dirancang untuk memberikan lingkungan belajar sekaligus tempat tinggal bagi peserta didik selama menjalani pendidikan.

Di samping itu, kehadiran sekolah terpadu tersebut juga menghadirkan harapan baru bagi generasi muda untuk mewujudkan mimpi mereka di masa mendatang.

“Kami berharap kehadiran sekolah ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam memperkuat ekosistem pendidikan di Batam dan menjadikan Rempang sebagai salah satu pusat pendidikan terpadu yang memberikan manfaat bagi anak-anak, khususnya generasi muda Rempang dan Galang,” tutup Li Claudia. (Isp)