INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, yang didampingi Wakil Wali Kota Serena C. Francis, di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Jum'at (10/4/2026).

Kunjungan ini menegaskan posisi Batam sebagai percontohan (pilot project) pelayanan publik dan perizinan investasi berbasis digital di Indonesia.

Dalam pemaparan, Amsakar memperkenalkan tiga inovasi utama BP Batam, yakni Dashboard Investasi sebagai command center pemantauan real-time, MANTAB (Manajemen Talenta Batam) untuk integrasi tenaga kerja dengan kebutuhan industri berbasis teknologi, serta Duta Investasi sebagai penguat promosi dan daya tarik investasi Batam.

Kunjungan diawali dengan peninjauan Dashboard Investasi di ruang Anggota/Deputi Bidang Investasi Fary Francis, yang memungkinkan pemantauan langsung serta percepatan penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha, kemudian dilanjutkan ke layanan PTSP di Mall Pelayanan Publik.

Amsakar menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi ruang kolaborasi dan pembelajaran antar daerah dalam memperkuat daya saing.

“Substansinya, kunjungan ini menjadi komparasi yang baik bagi kedua belah pihak. Fokusnya adalah mendorong terobosan peningkatan daya saing daerah melalui simplifikasi, penyederhanaan standar, serta percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan birokrasi harus berorientasi pada kemudahan layanan.

“Birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang memudahkan masyarakat. Pertemuan ini diharapkan menjadi katalisator peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa Batam menjadi rujukan penting dalam membangun sistem pelayanan publik yang modern dan terukur.

“Kami datang untuk menjemput standar baru pelayanan publik. Praktik baik di Batam—transparan, akuntabel, efektif, dan efisien—akan kami adaptasi. Dashboard Investasi dan MANTAB menjadi contoh konkret yang akan kami terapkan di Kupang,” ujar Christian.

Ia menilai, Batam telah berhasil menjadi lokomotif kemajuan kawasan strategis sekaligus model pelayanan publik berbasis digital yang dapat direplikasi di daerah lain.

Kunjungan ini turut dihadiri Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Francis, Anggota Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad, serta sejumlah pejabat Eselon II.

Melalui kolaborasi ini, Batam dan Kupang diharapkan dapat memperkuat sinergi sebagai kota jasa, termasuk membuka peluang kerja sama investasi, pengembangan SDM dan pertukaran tenaga kerja di masa mendatang. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Kepala BP Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, menyambut kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka koordinasi pencegahan korupsi pada Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Rabu (8/4/2026).

Kunjungan tim KPK yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V, Dian Patria, bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas investasi di kawasan strategis nasional. 

KPK menilai bahwa sektor Kawasan Industri, KEK, dan PSN memiliki kerentanan pada aspek kepatuhan perizinan, penanaman modal, hingga pengembangan kawasan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola secara menyeluruh.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menegaskan pentingnya memastikan seluruh insentif yang diberikan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional, sekaligus mencegah praktik moral hazard pada kawasan industri di tengah tantangan global yang dinamis.

“Kami sangat mengapresiasi diskusi yang dinamis bersama BP Batam. Ini memperkaya koordinasi dalam memetakan risiko pencegahan korupsi, penyelesaian masalah lintas pihak, serta penyelamatan kekayaan negara pada kawasan strategis,” ujar Dian Patria.

KPK menerangkan telah melakukan kunjungan ke sejumlah Kawasan Industri Strategis di Indonesia guna melihat secara langsung berbagai aspek guna memastikan bahwa insentif yang diberikan negara kepada Kawasan Industri, KEK atau PSN telah memberikan manfaat bagi kepentingan negeri dan masyarakat.

“Indeks persepsi kita turun dimana yang di survey adalah pelaku usaha multinasional. Kita mau pastikan jangan sampai ada moral hazard dan realita bahwa investasi tidak membawa manfaat buat negara. Mari memastikan kepatuhan Pelaku Usaha dalam KI, KEK, dan PSN kepada negara, apakah sudah bayar pajak, ikuti SOP dan patuh pada aturan. Pelaku usaha harus comply, begitupun dengan pengawasannya," terang Dian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen BP Batam dalam memperkuat tata kelola kawasan strategis yang bersih dan akuntabel, khususnya pada Kawasan Industri, KEK, dan PSN di wilayah Batam, Kepulauan Riau.

“Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya dalam pencegahan korupsi pada kawasan industri, KEK, dan PSN," ujar Amsakar. 

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, juga menyoroti pembenahan tata kelola kawasan investasi di Batam, khususnya terkait irisan kebijakan antara Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menjelaskan bahwa Batam memiliki karakteristik khusus sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) yang berbeda dengan daerah lain, baik dari sisi insentif fiskal maupun nonfiskal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi agar tidak terjadi benturan antara FTZ, KEK, dan PSN.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menambahkan bahwa posisi Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) selama ini dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan investasi. 

Menurutnya, penguatan kebijakan sebaiknya difokuskan pada optimalisasi FTZ itu sendiri. Sehingga pihaknya menyoroti adanya kebijakan KEK dan PSN di wilayah FTZ dikhawatirkan dapat berbenturan dengan fasilitas FTZ itu sendiri.

Dalam diskusi turut dibahas sejumlah isu strategis lintas sektor, antara lain terkait perizinan dasar dan lingkungan, pengawasan kepabeanan dan tenaga kerja asing, integrasi sistem informasi, pasokan energi dan air bagi industri, pengelolaan lingkungan, serta penguatan pengawasan kawasan.

Sebagai langkah strategis ke depan, BP Batam mendorong penguatan peran Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) secara penuh, dengan meminimalkan adanya irisan kebijakan dengan skema lain seperti KEK dan PSN.

KPK juga menyoroti pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan, pelaporan, dampak lingkungan serta regulasi yang berlaku, guna memastikan investasi yang masuk memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat.

Melalui koordinasi ini, BP Batam dan KPK sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong iklim investasi yang sehat, transparan, dan berintegritas, sekaligus memastikan bahwa pengembangan kawasan industri, KEK, dan PSN di Batam dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan nasional. (Isp)