INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Penyidikan kasus narkoba yang menyeret jaringan Planet Group Batam terus melebar. Setelah menyegel sejumlah tempat hiburan malam, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri kini menyasar aset pribadi yang diduga terkait aliran dana haram. 

Tak hanya menyita 11 unit mobil mewah milik tangan kanan Planet Holiday yakni Basri, penyidik Bareskrim juga memasang garis Polisi di dua lokasi di wilayah Punggur, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. 

Untuk lokasi aset yang pertama, berupa lahan reklamasi berpagar beton cat orange di Kampung Tua Teluk Lengung. Di dalam lahan ini, tampak telah dilengkapi fasilitas pelabuhan pribadi beserta kapal fery yang tengah bersandar dan sebuah restoran.

Kemudian, aset kedua adalah satu unit rumah mewah berlantai 3 di Kaveling Baru Danau Indah Punggur. Rumah mewah berwarna cat orange tersebut, telah dipasangi garis polisi yang terlihat jelas melilit pagar dan area pintu masuk. 

Penyegelan aset milik tangan kanan Planet Holiday di Punggur itu, menjadi bukti bahwa perang melawan narkoba di Batam tidak hanya menyasar tempat hiburan. Tapi juga menyasar seluruh rantai ekonomi di baliknya.

Tumbangnya Planet Group kini bukan hanya soal menutup klub malam. Ini soal memutus aliran uang, menyita aset dan mengembalikan wibawa hukum.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengamankan sebanyak 11 unit kendaraan mewah milik tangan kanan Planet Holiday yakni Basri diduga buntut dari penggerebekan HH Club Batam.

Menurut informasi yang berhasil di peroleh, kendaraan-kendaraan mewah itu milik Basri. Pria itu, merupakan sosok yang dikenal sebagai tangan kanan Planet Holiday.

Belasan kendaraan tersebut terdiri dari Toyota Hummer nomor polisi DK 1 JD, Daihatsu Rocky BP 1357 CC, Jeep Rubicon B 2374 SXI, Mitsubishi BP 1497 IS, Mitsubishi Pajero Sport BM 1655 UE, Honda Brio BP 1814 QR, Jeep Rubicon BP 378 VB, Toyota Fortuner BP 1745 RI, Toyota Avanza BP 1223 GF, Toyota Fortuner BK 1862 AD, serta Toyota Kijang Innova B 2736 UKP.

Selain itu, informasi yang diperoleh wartawan, pada Jumat (14/8/2026) menyebutkan bahwa Basri dikabarkan masuk daftar pencarian orang (DPO) dan diduga telah melarikan diri ke Malaysia.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol. Suyono membenarkan pengamanan 11 kendaraan tersebut.

“Ada 11 mobil mewah diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan saat ini Basri lari ke Malaysia, masih dalam tahap pengejaran tim,” ujar Suyono.

Suyono mengatakan, belasan kendaraan tersebut diamankan dari beberapa lokasi yang disebut sebagai kediaman Basri.

“Saat ini 11 mobil sudah diamankan di beberapa tempat,” pungkasnya.

Pengamanan belasan kendaraan tersebut menjadi bagian dari pengembangan penanganan perkara narkotika yang tengah dilakukan aparat. Sementara keberadaan Basri di Malaysia masih dalam pengejaran tim. (ISP)

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Batam, Oki Indra, akan membawa dugaan perampasan ponsel dan penghapusan paksa video hasil liputan yang diduga dilakukan oknum anggota Dittipidnarkoba Bareskrim Polri saat penggerebekan F1 Club di kawasan Hotel Planet Holiday Batam, Sabtu (15/8/2026), ke Divisi Propam Mabes Polri. Langkah tersebut ditempuh untuk meminta pemeriksaan secara transparan terhadap dugaan tindakan berlebihan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Oki menegaskan, saat kejadian dirinya telah berulang kali menyampaikan bahwa ia merupakan wartawan dan sedang melakukan peliputan. Ia juga menyebut pengambilan gambar dilakukan dari ruang terbuka.

“Saya sudah bilang wartawan berulang kali. Saya mengambil gambar dari ruang terbuka. Tetapi HP saya tetap dirampas dan video liputan dihapus,” ujarnya.

Beruntung, video hasil liputan tersebut masih berada di folder sampah sehingga dapat dipulihkan.

Menurut Oki, persoalan ini tidak boleh berhenti pada persoalan satu unit HP. Yang harus dilihat adalah apakah dalam tindakan tersebut terdapat penggunaan kewenangan yang melampaui batas terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Bukan Sekadar Soal HP, tetapi Menyangkut Hak Publik Memperoleh Informasi

Oki menjelaskan, wartawan yang berada di lapangan bukan sekadar mengambil gambar untuk kepentingan pribadi. Foto, video, rekaman, dan catatan yang diperoleh saat peliputan merupakan bahan jurnalistik yang nantinya diolah, diverifikasi, dan dapat menjadi informasi bagi masyarakat.

Ketika wartawan merekam sebuah peristiwa di ruang terbuka, yang sedang dikumpulkan bukan sekadar gambar, melainkan bahan informasi publik.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, termasuk bagaimana sebuah operasi atau penindakan aparat berlangsung.

Karena itu, tindakan terhadap perangkat kerja wartawan harus dilakukan dengan dasar hukum dan prosedur yang jelas. Tidak boleh hanya karena aparat merasa terganggu kemudian perangkat kerja wartawan dirampas atau bahan liputannya dihapus.

Oki menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan kewenangan aparat untuk melakukan penindakan apabila memang memiliki dasar hukum.

Aparat memiliki tupoksi untuk menegakkan hukum. Wartawan memiliki tugas jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jika wartawan melakukan pelanggaran, terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Begitu pula apabila aparat diduga melakukan tindakan di luar kewenangan, maka harus tersedia mekanisme pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Seragam tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak di luar prosedur. Kewenangan tidak boleh berubah menjadi arogansi. Dan tugas jurnalistik tidak boleh diperlakukan sebagai gangguan yang dapat dihentikan dengan cara merampas perangkat kerja atau menghapus bahan liputan.

Oki berharap nantinya saat melaporkan oknum tersebut Divisi Propam Mabes Polri memeriksa dugaan tindakan tersebut secara objektif dan transparan.

“Kami berharap Kadiv Propam Mabes Polri dan Kapolri segera memeriksa oknum anggota yang diduga terlibat. Kita mitra, kenapa harus arogan?” tegas Oki.

Menurutnya, pemeriksaan bukan dimaksudkan untuk memusuhi institusi Polri. Justru pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota menjalankan kewenangannya secara profesional dan sesuai aturan.

UU Pers bukan pajangan. Tupoksi aparat bukan kewenangan tanpa batas. Dan wartawan bukan pihak yang boleh diperlakukan seenaknya ketika sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Ia berharap langkah tersebut juga menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak kembali dialami wartawan lain di lapangan.

Sebab, ketika wartawan menjalankan tugas jurnalistik, yang dibawa bukan hanya kamera atau HP. Di dalam perangkat tersebut terdapat bahan informasi yang dapat menjadi bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui sebuah peristiwa.

Karena itu, apabila ada dugaan pelanggaran oleh wartawan, proses sesuai hukum. Jika ada dugaan aparat melampaui kewenangan, periksa sesuai hukum. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Bertahun-tahun nama "Planet Group" berdiri seperti kerajaan di Kota Batam. P1 (F1 Club) P2 Newton P3 (HH Club), dan sederet tempat hiburan malam di bawah payungnya jadi magnet. Lampu neon tak pernah padam, musik menggelegar sampai subuh, dan arus uang ratusan juta berputar tiap malam. 

Bagi sebagian orang, Planet Group adalah wajah lain Batam. Ikon pariwisata malam, penyerap tenaga kerja, dan penyumbang pajak daerah. Tapi bagi banyak keluarga, nama itu juga identik dengan keresahan. Tempat di mana anak muda mudah dijangkau narkoba, tempat di mana hukum seperti tumpul.

Sabtu dini hari, 15 Agustus 2026, panggung itu mulai runtuh. Garis polisi terpasang di pintu P1 (F1 Club), N Club, V Club, dan P2 Newton. Penyegelan ini terjadi beberapa hari setelah Bareskrim Polri menggerebek HH Club Planet 3.0 dan menyita sebuah brankas berisi ratusan pil ekstasi. 

Ini bukan razia biasa. Ini adalah efek domino. Ini adalah tanda bahwa "kerajaan" yang selama ini dianggap tak tersentuh, kini mulai digoyang dari fondasinya.

Dua Wajah Sebuah Dinasti

Sulit menyangkal peran ekonomi Planet Group di Batam. Ribuan orang bekerja di sana. Mulai dari bartender, DJ, SPG, satpam, sampai vendor sound system. Pajak hiburan yang disetorkan juga bukan jumlah kecil. 

Tapi di sisi lain, tempat-tempat ini juga jadi titik rawan. Penggerebekan HH Club Planet 3.0 Batam membuktikan itu. Ratusan pil ekstasi tidak mungkin muncul begitu saja. Ada rantai pasok, ada jaringan, ada orang-orang yang menjaga agar bisnis haram itu tetap berjalan di balik gemerlap.

Pertanyaannya, bagaimana bisa bertahan selama ini? 

Apakah pengawasan dari Pemko Batam, Satpol PP, dan aparat kewilayahan benar-benar tidak melihat? 

Atau memang ada pembiaran? 

Apakah intelijen tidak membaca sinyal? 

Atau ada kompromi di balik meja-meja VIP?

Publik berhak bertanya. Karena kalau sebuah jaringan sebesar ini bisa beroperasi bertahun-tahun, maka masalahnya bukan hanya soal satu THM. Masalahnya sistemik.

Segel Bukan Titik Akhir

Menyegel pintu memang langkah cepat. Tapi segel bisa dibuka lagi. Yang kita butuhkan bukan simbol. Yang kita butuhkan adalah pembongkaran sampai ke akar.

Bareskrim sudah mulai. Kini bola ada di Polda Kepri, Polresta Barelang, dan Kejaksaan. Usut siapa pemasok barang. Usut siapa yang memfasilitasi. Usut siapa yang selama ini jadi "pelindung". Jangan hanya berhenti di manajer lapangan atau karyawan. 

Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Tidak peduli seberapa besar setoran pajaknya, tidak peduli seberapa dekat dengan penguasa. Hukum harus berdiri sama tinggi.

Pemko Batam juga punya PR besar. Audit ulang semua izin THM. Perketat pengawasan. Pasang CCTV yang terintegrasi dengan command center. Libatkan BNN dalam setiap operasi. Jangan tunggu ada korban baru bergerak.

Pelajaran Untuk Batam

Batam ingin maju sebagai kota pariwisata dan investasi. Tapi investor tidak akan datang ke kota yang citranya rusak karena narkoba. Wisatawan tidak akan nyaman ke kota yang klub malamnya lebih terkenal karena pil ekstasi daripada pertunjukannya.

Tumbangnya Planet Group harus jadi titik balik. Ini momentum untuk Batam memilih, mau jadi kota yang menjual hiburan sehat, atau jadi kota yang terus-menerus jadi berita kriminal.

Anak-anak muda Batam butuh ruang berekspresi yang aman. Bukan tempat di mana mereka ditawari barang haram di toilet. Generasi ini adalah masa depan Batam, Kawasan Industri, dan Pelabuhan. Jangan kita gadaikan demi keuntungan sesaat.

Penutup

Kerajaan boleh runtuh. Tahta boleh jatuh. Tapi hukum harus berdiri. 

Jika penindakan ini hanya berhenti di segel, maka kita akan bertemu lagi di tajuk yang sama 6 bulan dari sekarang, dengan nama THM yang berbeda.

Cukup sudah. Bersihkan Batam. Pulihkan marwah hukum. Buktikan bahwa negara masih hadir, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun.

Karena saat segel terakhir dipasang, itu bukan akhir cerita. Itu justru awal dari tanggung jawab kita bersama untuk membangun Batam yang lebih bersih. (ISP)

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Batam kembali di pasangi garis Polisi (Police Line). Kali ini, giliran N Club, V Club dan P2 Newton.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan, penyegelan tempat hiburan malam N Club, V Club dan P2 Newton oleh aparat Kepolisian itu terjadi pada, Sabtu (15/8/2026) dini hari.

"Tadi malam P2 Newton, N Club dan V Club disegel. Ramai Polisi berpakaian preman datang kesini dan langsung memasang Police Line di pintu masuk," ujar warga setempat.

Pantau wartawan, garis polisi atau biasa disebut Police Line itu tampak melilit di pintu masuk tempat hiburan malam tersebut. 

Penyegelan itu diduga, berkaitan dengan rentetan kasus penindakan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri terhadap peredaran gelap narkotika yang terjadi di HH Club Planet 3.0 Pub & KTV Batam. 

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian perihal penyegelan tempat hiburan malam N Club, V Club dan P2 Newton Batam.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak Kepolisian perihal pemasangan tanda garis polisi (Police Line) di tempat hiburan malam tersebut. 

Seperti diketahui sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri telah melakukan penggerebekan terhadap HH Club Planet 3.0 Pub & KTV Batam. 

Penggerebekan itu dilakukan, setelah pihak Kepolisian Bareskrim Polri menerima informasi perihal peredaran gelap narkotika yang terjadi di tempat hiburan malam tersebut. 

Benar saja, penggerebekan terhadap HH Club Planet 3.0 Pub & KTV Batam membuahkan hasil. Polisi berhasil menyita sebuah brankas berisi ratusan pil ekstasi dan menetapkan sejumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk mendorong penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Ariastuty hadir didampingi jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) serta Biro Organisasi, Kinerja, dan Manajemen Risiko (OKMR).

Rombongan BP Batam disambut Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, beserta jajaran di ruang rapat Ombudsman RI.

Dalam pertemuan itu, Rahmadi menyampaikan bahwa perkembangan sejumlah persoalan di Batam terus dipantau melalui kondisi di lapangan yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain, Ombudsman RI mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang telah dilakukan BP Batam, termasuk penertiban di beberapa sektor yang dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki tata kelola dan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin transparan, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Menurut Rahmadi, penguatan tata kelola menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha. Perbaikan pelayanan publik juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kepercayaan serta mendorong masuknya investasi ke Batam.

“Mari kita manfaatkan forum ini untuk menyusun rencana aksi konkret demi kemajuan Batam yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia, khususnya Kota Batam,” pungkas Rahmadi.

Sementara itu, Ariastuty mengapresiasi semangat kolaborasi yang disampaikan oleh Ombudsman RI.

Dalam sambutannya ia mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya BP Batam memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI. Selain bersilaturahmi, BP Batam ingin memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Kami ingin bersilaturahmi dengan harapan dapat berkolaborasi dan meminta masukan agar pelayanan publik di BP Batam semakin baik,” ujar Ariastuty.

Ia melanjutkan, BP Batam memahami sejumlah isu yang disampaikan Ombudsman merupakan hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti melalui pembenahan yang berkelanjutan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian penting dari komitmen BP Batam untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepastian. Kami tidak melihat masukan dan pengawasan sebagai koreksi semata, tetapi sebagai energi untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan,” ujar Ariastuty.

Ia menambahkan, masukan dari Ombudsman menjadi bagian penting bagi BP Batam untuk melihat kembali berbagai proses pelayanan dan tata kelola yang telah berjalan.

“Kolaborasi kedua lembaga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, namun mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi,” tutup Ariastuty. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam memperkuat tata kelola lahan terus mendapat dukungan dari penerima alokasi tanah.

Sejak pengumuman pelaporan dimulai pada 11 Agustus 2026 hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 66 penerima alokasi tanah telah menyampaikan laporan secara mandiri melalui Land Management System (LMS) BP Batam. Respons tersebut menunjukkan partisipasi aktif dari penerima alokasi dalam mendukung upaya penguatan tata kelola lahan di Batam.

Selain pelaporan mandiri melalui LMS, BP Batam juga telah menyampaikan surat panggilan reguler kepada 75 penerima alokasi tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 penerima alokasi tanah telah memenuhi panggilan. Seluruh proses ini juga masih terus berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan BP Batam, Syarlin Joyo, mengatakan pelaporan mandiri yang dilakukan penerima alokasi tanah menjadi bagian penting dalam membangun basis data pemanfaatan lahan yang lebih akurat dan terukur.

Ia menjelaskan bahwa data yang disampaikan penerima alokasi tanah selanjutnya menjadi salah satu bahan evaluasi BP Batam dalam melihat kesesuaian pemanfaatan lahan dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi penerima alokasi tanah yang telah melakukan pelaporan secara mandiri. Ini menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mendukung tata kelola lahan yang lebih baik. Data yang disampaikan juga menjadi bagian penting bagi BP Batam dalam melakukan evaluasi pemanfaatan lahan secara objektif,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, langkah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek pengawasan. Pelaporan mandiri juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara BP Batam dengan penerima alokasi tanah.

BP Batam, lanjut Syarlin Joyo, ingin memastikan pemanfaatan lahan dapat berlangsung secara optimal, sesuai peruntukan, serta mendukung iklim investasi dan rencana pembangunan di Kota Batam.

“Prinsipnya adalah bagaimana lahan yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal serta sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, kami terus membuka ruang komunikasi dan mengajak penerima alokasi tanah untuk melakukan pelaporan secara mandiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, kelengkapan data pemanfaatan lahan akan membantu BP Batam dalam melakukan evaluasi pemanfaatan alokasi tanah. Dengan demikian, proses penataan dapat dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap partisipasi ini terus meningkat. Semakin lengkap data yang kami terima, semakin baik pula proses evaluasi dan penataan pemanfaatan lahan yang dapat dilakukan. Tujuannya tentu untuk menciptakan tata kelola lahan yang tertib, memberikan kepastian proses, sekaligus mendukung kegiatan investasi di Batam,” tambahnya.

Melalui penguatan pelaporan dan evaluasi tersebut, BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola lahan dengan mengedepankan akurasi data, kepastian proses, komunikasi yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi.

BP Batam juga masih membuka kesempatan bagi seluruh penerima alokasi tanah untuk menyampaikan pelaporan secara mandiri melalui Land Management System (LMS) hingga 31 Agustus 2026.

“Jumlah penerima alokasi tanah yang menyampaikan laporan maupun yang memenuhi panggilan diperkirakan akan terus bertambah hingga batas waktu yang telah ditentukan. Kami mengimbau agar penerima alokasi tanah yang belum menyampaikan laporan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat basis data dan tata kelola pemanfaatan lahan,” tutupnya. (Isp)