INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menekankan peningkatan kepastian usaha dan pentingnya perbaikan logistik sebagai kunci daya saing Batam. 

Hal itu disampaikan Direktur Investasi, Dendi Gustinandar dalam forum Indonesia International Transport Summit (IITS) 2025 di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Ia tampil sebagai salah satu panelis mewakili BP Batam bersama Yukki Nugrahawan Hanafi (Senior Vice President FIATA), Adi Darma Shima (Interport Mandiri Utama), Dr. Haris Muhammadun (MTI), dan Albert Aulia Ilyas (Kalista Nusa Armada) pada sesi pleno bertema “Batam and the role of integrated logistic transport”.

Dalam paparannya, Dendi menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2025 memberikan dasar kepastian lebih kuat bagi investor yang beroperasi di Batam. Regulasi itu memperjelas kewenangan BP Batam sebagai otoritas tunggal kawasan.

“Dengan PP 25/2025, proses perizinan menjadi lebih cepat dan jelas. Investor kini memasuki ekosistem yang lebih pasti,” katanya.

Disebutkan, kinerja investasi Batam dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.

BP Batam mencatat lonjakan signifikan realisasi investasi sepanjang 2025, berdasarkan data kumulatif hingga triwulan III yang telah mencapai Rp54,7 triliun atau 91 persen dari target Rp60 triliun. 

Situasi itu berkontribusi langsung pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat peran Batam sebagai pusat industri berorientasi ekspor.

Dalam kesempatan itu, Dendi juga menyoroti peran sentral logistik bagi ekonomi Batam. Ia menyebutkan bahwa 56 persen perekonomian Batam bergantung pada industri pengolahan, sementara 91 persen ekspor nonmigas berasal dari produk industri.

“Dengan struktur seperti ini, efisiensi logistik menjadi faktor penentu daya saing. Integrasi pelabuhan, bandara, dan kawasan industri menjadi fokus utama kami,” ujarnya

Para panelis sepakat bahwa Batam memiliki posisi strategis dalam rantai pasok regional. Perbaikan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi dinilai dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan volume perdagangan di kawasan.

Di akhir sesi, BP Batam menyatakan komitmen untuk melanjutkan penguatan layanan, penyederhanaan perizinan, dan pengembangan infrastruktur guna menjadikan Batam sebagai gerbang logistik modern dan lokasi investasi kompetitif di wilayah Asia-Pasifik. (Isp) 


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan di DPRD Kota Batam mendapat perhatian serius dari warga. Selain mendukung percepatan regulasi tersebut, warga menilai Perda PSU harus menjadi instrumen yang menjamin transparansi dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan oleh pihak pengembang.

Salah satu masukan datang dari Daeng Harianto, Ketua Pejuang Masjid Central Hills. Ia menilai ranperda yang tengah dibahas DPRD Batam ini merupakan momentum untuk memperbaiki persoalan klasik terkait pengelolaan PSU mulai dari penyerahan aset, perubahan site plan, hingga pemanfaatan fasum dan fasos.

“Kami mengapresiasi langkah DPRD Batam. Namun regulasi ini harus memberi kepastian bagi warga, terutama soal transparansi developer saat membangun perumahan," ujar Daeng, Kamis (27/11/2025).

Menurut Daeng, masalah utama yang kerap muncul adalah ketidakjelasan waktu penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah. Ia mencontohkan ketentuan dalam Perwako Batam Nomor 184 Tahun 2023 yang mengatur penyerahan PSU satu tahun setelah masa pemeliharaan selesai.

Kondisi seperti ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan perselisihan antara warga dan pengembang, terutama terkait pemanfaatan fasum dan fasos.

“Jika penyerahan menunggu pembangunan selesai 100 persen, siapa yang bisa menjamin kapan selesai? Kalau tidak selesai, maka tidak ada penyerahan ke pemerintah,” ucapnya.

Daeng juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan PSU. Ia menduga proses serah terima selama ini cenderung bersifat administratif tanpa pengecekan fisik yang memadai.

“Apa ada pengukuran lapangan? Apa ada pengawasan berkala? Jangan-jangan hanya serah terima formalitas, main cap saja,” tegasnya.

Ia merujuk pada kondisi di lingkungan perumahannya sendiri, yang menurutnya mengalami perubahan site plan tanpa melibatkan warga. Mulai dari penyempitan ROW jalan, penghilangan bundaran, hingga pergeseran lokasi lahan komersial ke area fasilitas umum.

Daeng mengusulkan sistem penyerahan PSU dilakukan secara bertahap, sesuai skala kepentingannya bagi warga. Misalnya, fasum dan fasos yang menjadi kebutuhan dasar warga diserahkan lebih awal saat pembangunan masih 10 persen, sementara infrastruktur seperti jalan dan drainase dapat diserahkan ketika progres mencapai 70—100 persen.

“Warga butuh kepastian. Jangan sampai developer berdalih menunggu selesai semua pembangunan, sementara warga sudah membutuhkan fasum untuk kegiatan sosial, termasuk rumah ibadah. Minimal yang PSU yang efektif 6% itu bisa diserahkan ke Pemerintah lebih dulu. Agar bisa di gunakan warga. Jangan menunggu satu tahun setelah masa pemeliharaan," ujarnya.

Daeng menuturkan pengalamannya dalam memperjuangkan lahan masjid di kawasan tempat tinggalnya. Hingga kini, persoalan tersebut belum terselesaikan karena lahan yang semula dijanjikan masuk dalam area PSU belum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah

“Ini kebutuhan penting bagi warga. Jika penyerahan PSU lebih jelas, pemerintah bisa lebih tegas terhadap developer,” katanya.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Daeng menilai Perda PSU yang sedang disusun DPRD Batam harus mengedepankan aspek pengawasan, verifikasi fisik, dan transparansi dokumen. Dengan begitu, serah terima PSU tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi fisik di lapangan.

“Kami berharap Perda ini menjadi payung hukum yang kuat agar konflik antara warga dan developer tidak berulang. Perda, Perwako dan yang ada di Fatwa Planologi harus sejalan. Jangan pula tidak singkron. Ditempat kami, di fatwa Planologi dari BP itu ada kata lahan Masjid, Sekolah Dasar (SD) hingga SMA. Tapi di lapangan itu tidak ada lahannya," tutupnya. (Isp)  


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang melaksanakan tes penggunaan alkohol terhadap sopir angkutan umum di Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam, Kamis (27/11/2025).

Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polresta Barelang menggandeng sejumlah instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Batam, BPTD Kepri, KSOP Batam, Bea Cukai dan Jasa Raharja. 

Diketahui, kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Zebra Seligi 2025 di wilayah hukum Polresta Barelang. Tes penggunaan alkohol terhadap sopir sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kompol Afiditya Arief Wibowo, S.I.K., M.H., menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas. 

“Pemeriksaan ramcheck dan pengecekan kadar alkohol kepada para pengemudi sangat penting untuk memastikan mereka layak membawa kendaraan. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menyukseskan Operasi Zebra Seligi 2025 dan menekan angka kecelakaan di Kota Batam,” ujarnya.

Kompol Afiditya menuturkan, pengecekan ini difokuskan kepada pengemudi angkutan umum, baik kendaraan barang maupun orang yang melintas masuk dan keluar Kota Batam. 



"Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan pengemudi, termasuk mendeteksi adanya kandungan alkohol dalam tubuh yang berpotensi membahayakan keselamatan berkendara. Subsatgas Dokkes Polresta Barelang turut hadir memberikan pendampingan medis dalam pemeriksaan tersebut," jelasnya. 

Satlantas Polresta Barelang akan terus melaksanakan kegiatan serupa selama Operasi Zebra Seligi 2025. Diharapkan kolaborasi antara Polresta Barelang dan instansi terkait dapat menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan berkeselamatan bagi seluruh masyarakat Kota Batam. 

"Dari hasil pemeriksaan, kegiatan berjalan aman dan kondusif. Pemeriksaan berkala ramcheck serta drager test dinilai mampu menekan potensi kecelakaan lalu lintas, khususnya yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi akibat kelelahan atau pengaruh alkohol. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum di Kota Batam," tegasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kanit Turjawali Ipda Tino Desmawanto, Kasubnit Gakkum, personel Satlantas Pos Punggur, tim Dokkes Polresta Barelang, perwakilan Dinas Perhubungan, BPTD Kepri, KSOP Punggur, Bea Cukai Punggur, dan Jasaraharja. 

"Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan sinergi kuat dalam mewujudkan transportasi yang aman dan tertib selama Operasi Zebra Seligi 2025 berlangsung," pungkasnya. (ISP)


INSPIRASIKEPRI.COM | Yogyakarta - Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Trusted Achievement Award 2025 yang diselenggarakan oleh 5 Pilar Media Communication di Sahid Yogyakarta, Jum'at (21/11/2025). 

Pada ajang ini, RSBP Batam menerima penghargaan dalam kategori “Excellent Hospital in Improving Healthcare Services of The Year 2025.”

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP, FIHA, MARS, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen RSBP Batam dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, memperkuat kualitas pelayanan, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Acara penghargaan ini juga dihadiri oleh Gonang Juliantono, Wakil Ketua Umum Kadin DIY, yang memberikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas kontribusinya dalam peningkatan mutu layanan publik dan sektor kesehatan di Indonesia.

Selain penghargaan institusi, dr. Tanto Budiharto juga menerima penghargaan individu dalam kategori “Visionary and Inspirational Leader in Improving Public Health Service of The Year 2025.” Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan beliau yang dinilai visioner, progresif, dan mampu menggerakkan transformasi pelayanan kesehatan di lingkungan RSBP Batam.

Dalam keterangannya, dr. Tanto Budiharto menyampaikan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh tim RSBP Batam sebagaimana arahan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang PRIMA — Profesional, Responsif, Inovatif, Mahir, dan Akurat. Kami berkomitmen untuk melanjutkan transformasi layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan diraihnya dua penghargaan bergengsi ini, RSBP Batam menegaskan posisinya sebagai rumah sakit yang unggul, terpercaya, dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. (Isp) 




INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Serap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Kota Batam Walfentius Tindaon A.MD resmi menggelar reses di RT 01/RW 08, Perumahan Purna Yudha, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Rabu (26/11/2025) malam.

Dalam pelaksanaannya, reses anggota DPRD Kota Batam Walfentius Tindaon A.MD dihadiri oleh Sekretaris Camat Nongsa Safaat, Ketua RT 01 Suhardi, Ketua RW Khamsu Darwaman dan warga Perumahan Purna Yudha.

Antusiasme warga Perumahan Purna Yudha mengikuti Reses anggota DPRD Kota Batam Walfentius Tindaon A.MD cukup tinggi. Mereka rela berbondong-bondong menghadiri kegiatan itu untuk menyalurkan seluruh aspirasi kepada dewan terpilih di Dapil 3.

Memasuki sesi tanya jawab, warga yang hadir pada reses itu banyak mengeluhkan persoalan minimnya penerangan lampu jalan raya utama di wilayah Kabil. Warga menilai, hal ini sangat berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas dan aksi kejahatan di malam hari.

Selain itu, persoalan pembangunan infrastruktur, warga Purna Yudha juga meminta kepada anggota DPRD Batam Walfentius Tindaon untuk dapat merealisasikan pembangunan fasum dan semenisasi.

Menyikapi hal tersebut, Walfentius Tindaon A.MD menjelaskan, keresahan soal minimnya penerangan lampu jalan raya utama di Kabil bukanlah pertama kali ini terjadi. Banyak laporan warga sebelumnya dengan hal serupa.

"Tentu, kita meminta perangkat RT/RW setempat untuk meninjau mana saja titik-titik lokasi yang minim penerangan lampu jalan dan selanjutnya kita tembuskan ke Bina Marga Kota Batam agar di tindak lanjuti," ungkap Walfentius, Rabu (26/11/2025) malam.

Menurut Walfentius, persoalan minimnya penerangan lampu jalan raya disebabkan oleh sejumlah faktor. Apakah ini murni karena kurangnya perawatan atau kabel lampu jalan yang kerap di curi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Ada beberapa faktor apakah ini murni karena kurangnya perawatan atau kabel lampu jalan raya yang kerap kali di curi," ujarnya.

Selanjutnya, persoalan pembangunan infrastruktur fasum dan semenisasi, Walfentius menyampaikan, hal ini menjadi sebuah pertimbangan serta catatan penting untuk dapat direalisasikan pada anggaran pokir di tahun 2027. 

"Dana pokir di tahun 2025 sebesar Rp 3,5 miliar telah kita alokasikan ke 27 titik lokasi di Dapil 3 yang dianggap sangat membutuhkan sentuhan pembangunan. Soal permintaan untuk pembangunan Fasum dan semenisasi di Perumahan Purna Yudha pastinya akan kita laporkan di tahun 2026 dan kemungkinan tahun 2027 sudah terealisasi," pungkasnya. (ISP)


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak-hak warga binaan, khususnya dalam akses terhadap bantuan hukum, Selasa (25/11/2025).

Rutan Batam resmi menandatangani kerja sama dengan Tiga Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yaitu LBH Mawar Saron, LBH Suara Keadilan, LBH Peduli dan Harapan Bangsa

Kegiatan penandatanganan berlangsung di Aula Rutan Kelas IIA Batam, dan turut disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kepulauan Riau. Kehadiran Kakanwil menjadi bentuk dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum di lingkungan pemasyarakatan.

Usai penandatanganan, acara dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda peresmian Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum) Rutan Batam, yang berlokasi di Balai Pelayanan. Pos Bankum ini akan menjadi pusat layanan konsultasi hukum secara gratis bagi Masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Rutan Kelas IIA Batam menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya nyata dalam mendukung terwujudnya akses keadilan bagi seluruh warga binaan.

“Melalui kolaborasi dengan tiga LBH ini, kami ingin memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh bantuan hukum yang berkualitas dan kami juga menghadirkan pos bankum agar masyarakat yang berkunjung ke rutan dapat berkonsultasi hukum secara gratis,” ujarnya

Diharapkan, hadirnya Pos Bankum dapat memberikan manfaat besar,, serta memperkuat sinergi antara Rutan Batam dan lembaga-lembaga bantuan hukum dalam rangka mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin baik.

Rutan Batam berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan dan memperluas kolaborasi demi menjawab kebutuhan masyarakat dan warga binaan secara optimal. (Isp) 


INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - PT Capella Dinamik Nusantara selaku main dealer sepeda motor honda wilayah Kepulauan Riau mengajak komunitas Human Resource Development (HRD) yang tergabung dalam Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia Batam (IPSM) untuk mengikuti kegiatan Dealer Tour yang dikemas dalam bentuk kunjungan edukatif di jaringan resmi Honda. 

Melalui kegiatan ini, para peserta diajak melihat langsung rangkaian proses pengecekan sepeda motor atau Pre-Delivery Inspection (PDI), tahap penting yang memastikan setiap unit yang dikirimkan ke konsumen berada dalam kondisi prima, aman, dan siap digunakan.

Kunjungan ini memberikan gambaran nyata mengenai standar mutu Honda, mulai dari pengecekan fisik, fungsi kelistrikan, performa mesin, hingga final inspection oleh teknisi tersertifikasi. Seluruh peserta juga mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana dealer memastikan setiap sepeda motor dikirimkan dalam performa terbaik.

“Kami ingin komunitas HRD melihat langsung bahwa kualitas sepeda motor Honda bukan hanya soal produk, tetapi juga proses. Mulai dari PDI, edukasi keselamatan, hingga layanan purna jual, semuanya terintegrasi untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi konsumen,” ujar Duri Yanto, selaku sales manager PT Capella Dinamik Nusantara, Selasa (25/11/2025). 

Tidak berhenti di proses PDI, peserta kemudian mendapatkan edukasi safety riding yang membahas pengetahuan dasar keselamatan berkendara. Materi mencakup pola kecelakaan yang paling sering terjadi, faktor penyebab, hingga teknik menghindarinya melalui pengendalian motor yang benar, waspada, dan sensitif terhadap kondisi sekitar.

Kegiatan berlanjut dengan pengenalan layanan purna jual Honda, termasuk Honda Care, layanan darurat dan konsultasi teknis yang dapat diakses konsumen melalui Astra Honda Care (AHM) di 1-500-989. Melalui kanal ini, konsumen dapat memperoleh informasi produk, konsultasi pembelian, hingga bantuan teknis dan permintaan layanan darurat.

Para peserta juga mendapat kesempatan menjajal secara langsung New Honda PCX 160 RoadSync. Mereka merasakan kenyamanan, stabilitas, serta ketangguhan skutik premium Honda tersebut, sekaligus menguji teknologi dan pengalaman berkendara yang ditawarkan Honda untuk kebutuhan mobilitas masa kini.

Melalui kegiatan Dealer Tour bersama komunitas HRD ini, Honda menegaskan komitmennya untuk memberikan edukasi, transparansi proses, serta memperkuat hubungan dengan berbagai komunitas.

Dengan kombinasi mutu produk, literasi keselamatan, serta layanan purna jual yang responsif, Honda terus berupaya menghadirkan pengalaman mobilitas yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan. (Isp) 



Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.