INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Aktivitas penyelundupan barang ilegal semakin menggila di Pelabuhan 'Akau' Jembatan 6 Barelang, Kota Batam. Hilir mudik barang tanpa dokumen kepabeanan terpantau bebas beroperasi, memunculkan pertanyaan terkait penegakan hukum di wilayah perbatasan ini.

Informasi tersebut dihimpun awak media bersama tim di lapangan, Kamis 27 Agustus 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Diduga Jadi Jalur Rokok Non Cukai, Sparepart hingga Jastip

Berdasarkan keterangan sumber terpercaya, menyebut bahwa pelabuhan Akau saat ini diduga menjadi akses pengiriman barang-barang ilegal keluar daerah Kota Batam.

“Pelabuhan Akau Jembatan 6 Barelang saat ini diduga menjadi akses dan lokasi pengiriman barang-barang ilegal ke luar daerah Kota Batam, seperti Rokok non Cukai, Spare part Kendaraan serta Elektronik serta barang-barang Jastip. Kegiatan ini terbilang rutin, hampir setiap hari,” ujarnha.

Ia menyebut barang-barang tersebut diduga tidak memiliki legalitas izin resmi kepabeanan dan terindikasi memanipulasi manifes atau daftar muatan.

“Ciri-cirinya jika ada kegiatan nampak mobil Box menuju ke arah pelabuhan 'Akau' dan biasanya ada mobil pribadi yang kawal. Itu mobil oknum aparat yang mengawal kegiatan ilegal tersebut. Biasanya jika ada kegiatan pintu utama masuk pelabuhan 'Akau' itu pasti ditutup dan dikunci,” jelasnya.

Beroperasi Hampir Setiap Malam

Menurut sumber, aktivitas pengiriman berlangsung hampir setiap malam mulai pukul 21.00 WIB hingga 00.00 WIB. Kadang juga terjadi di siang hari.

“Hampir setiap malam sekitar 6 unit mobil box masuk dalam pelabuhan itu, ada yang kepala putih dan kuning,” katanya.

Sumber juga menyebut kegiatan tersebut diduga terafiliasi dengan beberapa pengusaha berinisial AR, MO, LO, dan AX. Sementara pengendali lapangan di Batam disebut berinisial AC.

“Pengiriman barang ilegal itu sebenarnya milik dari beberapa oknum pengusaha besar di Batam. Untuk pengurus lapangan yaitu AC,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Tindak Tegas

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan aparat penegak hukum terus memerangi sindikat penyelundupan melalui operasi seperti "Operasi Gurita". Namun di lapangan, aktivitas di Pelabuhan Akau diduga masih berjalan tanpa tindakan hukum yang berarti.

Penindakan diharapkan tidak hanya menyasar pelaksana dan pemilik, tetapi juga oknum-oknum yang diduga membekingi jaringan tersebut.

“Kegiatan mafia cukai rokok dan barang ilegal tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu persaingan usaha yang sehat industri di Kota Batam ini,” tulis laporan di lapangan.

Ancaman Hukuman 10 Tahun Penjara

Sanksi pidana penyelundupan barang ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp5 miliar, ditambah penyitaan barang bukti hingga perampasan sarana pengangkut oleh negara.

Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Batam Setiawan Rosyidi pada Rabu (26/8/2026) mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menindaklanjuti informasi tersebut ke unit pengawasan Bea Cukai Batam.

"Saya teruskan ke unit pengawasan," pungkasnya. (ISP)

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Sebanyak 29 titik banjir di Kota Batam telah ditangani melalui berbagai upaya perbaikan infrastruktur, baik secara langsung oleh BP Batam maupun melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Batam.

Penanganan tersebut terus dievaluasi untuk memastikan infrastruktur yang dibangun maupun diperbaiki benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Hal itu terlihat dari langkah Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra yang kembali turun langsung meninjau sejumlah titik infrastruktur pada Selasa (25/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Li Claudia melihat kondisi Drainase Jalan S. Parman, Piayu, Drainase depan RS Graha Hermine, Batu Aji, Drainase Spillway, Muka Kuning serta rencana pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Simpang Pollux–Simpang Telkom.

Pada tiga titik drainase, Li Claudia mengecek kondisi saluran dan progres penanganannya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan upaya pembenahan drainase berjalan sesuai kondisi kawasan serta mendukung pengendalian banjir. Sementara pada ruas Simpang Pollux–Simpang Telkom, ia melihat kebutuhan penerangan sebagai bagian dari rencana pemasangan PJU untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Infrastruktur seperti drainase maupun penerangan jalan memiliki manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga perlu kita perhatikan dan evaluasi sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing lokasi,” kata Li Claudia.

Upaya evaluasi kemudian dilanjutkan pada Kamis (27/8/2026). Bersama Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto dan jajaran, Li Claudia meninjau dua lokasi drainase di Kelurahan Belian, yakni Drainase Jalan Tengku Sulung depan Perumahan Odessa serta Drainase Jalan Hang Tuah Taman Raya Tahap 4 depan SMP Negeri 28 Batam.

Di dua lokasi tersebut, peninjauan difokuskan pada hambatan aliran air akibat penumpukan material yang berpotensi memicu banjir. Tim juga melihat kebutuhan perbaikan fungsi drainase serta akses jalan inspeksi di sekitar saluran.

Li Claudia menegaskan, pembenahan infrastruktur harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kondisi drainase tidak hanya membutuhkan penanganan teknis, tetapi juga dukungan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

“Pembenahan infrastruktur yang kita lakukan harus berorientasi pada kenyamanan aktivitas harian warga. Di saat yang sama, peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan agar fungsi drainase tetap optimal,” ujar Li Claudia.

Sementara itu, Mouris Limanto mengatakan evaluasi kondisi lapangan akan terus dilakukan agar penanganan yang disiapkan sesuai dengan kondisi aktual masing-masing kawasan.

“Tim teknis kami akan terus melakukan evaluasi berkala di lapangan agar formulasi penanganan tepat sasaran sesuai kondisi aktual,” kata Mouris.

Salah satu hasil penanganan yang telah dirasakan masyarakat berada di kawasan Simpang Kabil atau Simpang Kepri Mal. Melalui skema proyek multiyears 2026-2027, BP Batam melakukan peningkatan saluran drainase di kawasan tersebut. Setelah penanganan dilakukan, genangan yang sebelumnya kerap terjadi saat hujan kini sudah tidak lagi dirasakan masyarakat.

Capaian penanganan 25 titik banjir tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam dalam membenahi infrastruktur dasar. Pemantauan lapangan juga terus dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan baru sekaligus memastikan infrastruktur yang telah ditangani dapat berfungsi secara optimal. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BALI - Melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) tahun sebelumnya, Telin, operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang berfokus pada bisnis internasional, kembali menggelar BATIC 2026 pada 24–28 Agustus 2026 di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali. 

Memasuki tahun ke-11, BATIC 2026 mengusung tema “Uniting Ecosystem to Drive Connected Progress” dan mempertemukan lebih dari 2.700 delegasi dari 760 perusahaan di lebih dari 67 negara untuk membahas perkembangan AI, konektivitas global, cloud, serta infrastruktur digital yang sekaligus membuka peluang sinergi lintas industri dalam skala global.

Di tengah pesatnya adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai sektor, kebutuhan akan infrastruktur digital yang andal, konektivitas global, dan kolaborasi lintas negara terus meningkat. Perkembangan tersebut mendorong pelaku industri untuk membangun infrastruktur dan layanan digital yang semakin terintegrasi guna menjawab kebutuhan transformasi digital sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Seiring berkembangnya lanskap industri digital, BATIC tidak lagi sekadar menjadi forum bagi industri telekomunikasi. Konferensi ini telah berevolusi menjadi platform strategis yang mempertemukan regulator, operator telekomunikasi, penyedia teknologi, hyperscaler, investor, hingga pelaku industri digital dari berbagai negara untuk bertukar wawasan, memperkuat kemitraan, serta mendorong terbentuknya fondasi transformasi digital di kawasan Asia Pasifik. BATIC menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai perspektif dan kapabilitas guna menciptakan peluang pertumbuhan digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam agenda konferensi pers BATIC 2026 yang digelar pada Selasa (25/8), Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan bahwa, kolaborasi menjadi fondasi utama dalam menangkap peluang dan membangun masa depan ekonomi digital yang semakin terhubung.

“TelkomGroup memiliki peran strategis dalam memperkokoh posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Pasifik. BATIC merupakan event yang membanggakan bagi TelkomGroup dan terus berkembang setiap tahunnya dengan tema yang relevan bagi industri. Di tengah pesatnya investasi AI dan digital di kawasan Asia Pasifik, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa sebagai salah satu pasar digital paling prospektif. Potensi ini perlu diterjemahkan melalui penguatan infrastruktur, inovasi, dan ekosistem digital yang mumpuni. BATIC 2026 hadir sebagai panggung kolaborasi untuk bersama-sama membangun ekosistem tersebut dan menciptakan nilai yang lebih besar, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan dan dunia,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian menambahkan, Telin sebagai kekuatan TelkomGroup di kancah internasional terus mengambil peran dalam menghubungkan Indonesia dengan ekosistem digital global melalui sinergi antara pelaku industri, pemerintah, dan mitra strategis sebagai faktor penting untuk mempercepat inovasi dan memperkuat daya saing.

Sementara itu, Direktur Wholesale & International Service Telkom Budi Satria Dharma Purba, menyoroti peran strategis infrastruktur konektivitas internasional, khususnya kabel laut, dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan bandwidth yang didorong oleh perkembangan adopsi AI dan kebutuhan data center. Menurutnya, momentum BATIC menjadi kesempatan bagi TelkomGroup dan seluruh delegasi untuk memperluas jejaring bisnis, mempertemukan kebutuhan industri dengan kapabilitas yang dimiliki, serta mendorong lahirnya inovasi baru yang mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.

"Melalui penguatan kabel laut dan cakupan konektivitas lintas batas, TelkomGroup berkomitmen membangun fondasi digital masa depan. Telin saat ini semakin kuat sebagai salah satu pemain infrastruktur digital di tingkat regional dan global, khususnya melalui bisnis kabel laut internasional yang terus tumbuh signifikan. Harapannya melalui BATIC, pemain global yang berpartisipasi akan semakin yakin bahwa TelkomGroup adalah partner yang tepat untuk pengembangan digital dan kolaborasi yang seluas-luasnya. Kegiatan ini pun merupakan wujud komitmen Telkom untuk fokus bermain di segmen bisnis B2B, di mana Telin sendiri merupakan perpanjangan Telkom untuk menggarap bisnis B2B dan menjadi penyedia layanan bagi pelanggan internasional,” tambah Budi.

Sebagai salah satu terobosan utama pada tahun ini, BATIC menghadirkan ignitePRO, sebuah executive conference yang secara khusus membahas transformasi enterprise di era Autonomous AI. ignitePRO 2026 membawa tema “The Enabled Enterprise”, yang diperuntukkan bagi para pemimpin bisnis dan teknologi untuk mengeksplorasi implementasi AI, cloud, keamanan siber, tata kelola, hingga infrastruktur digital yang menjadi fondasi organisasi dalam mengakselerasi adopsi AI pada skala enterprise. Bersama rangkaian konferensi utama BATIC yang mengangkat isu konektivitas bawah laut, komunikasi berbasis AI, inovasi cloud, serta pengembangan ekosistem digital, ignitePRO diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi para pemangku kepentingan untuk mempercepat transformasi digital di kawasan.

Pada kesempatan yang sama, Chief Executive Officer Telin Abdul Rahman Ansyori menyampaikan bahwa, penyelenggaraan BATIC yang kini memasuki tahun ke-11 merupakan bagian dari perjalanan panjang Telin dalam membangun platform kolaborasi Internasional yang terus berevolusi mengikuti dinamika industri digital.

"BATIC secara konsisten bertransformasi menjadi platform kolaborasi regional paling berpengaruh, baik dari sisi penyelenggaraan maupun tema dan ekosistem yang terlibat. Tahun ini, lewat hadirnya ignitePRO, kami ingin memfasilitasi kebutuhan enterprise akan adopsi Autonomous AI dan sistem digital terpercaya (trust & security). Kami optimistis BATIC 2026 dapat mendorong kolaborasi, membuka peluang bisnis baru dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi seluruh pemain di ekosistem digital," jelas Ansyori.

Ia menambahkan bahwa dengan kehadiran ignitePRO, meningkatnya partisipasi pelaku industri global, serta semakin luasnya kolaborasi lintas ekosistem menunjukkan evolusi BATIC sebagai platform yang tidak hanya menghadirkan diskusi strategis, tetapi juga memfasilitasi terbentuknya kesepakatan dan kemitraan nyata yang mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi bisnis telekomunikasi nasional dan global. Tahun ini, BATIC menghasilkan lebih dari 4.200 agenda business meeting, menunjukkan semakin kuatnya quality engagement yang terbentuk dari perhelatan ini.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di kawasan, Indonesia berada pada posisi penting sebagai hub yang menghubungkan berbagai negara sekaligus membuka peluang sinergi dan pertumbuhan baru. Melalui BATIC 2026, Telin bersama TelkomGroup kembali menegaskan komitmennya untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai negara dalam satu platform guna mendorong lahirnya kemitraan baru, mempercepat pertukaran pengetahuan, serta membangun konektivitas dan ekosistem digital yang semakin tangguh dan berkelanjutan di Asia Pasifik. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Sosok pria berinisial AY perlahan mulai mencuat ke publik setelah diduga terlibat dalam praktik gelap penyelundupan barang ilegal melalui Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Kota Batam.

Nama AY disebut sudah tidak asing lagi dalam bisnis pengiriman barang melalui jalur tidak resmi. Ia bahkan disebut memiliki relasi yang cukup kuat agar bisnisnya berjalan rapi dan aman dari pengawasan.

Diduga Pengendali Jastip Ilegal 

“Pengiriman barang ilegal modus Jasa Titip atau Jastip di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau itu dikendalikan oleh AY. Semua orang juga sudah mengetahui hal itu,” ujar sumber, Rabu 26 Agustus 2026.

Menurut informasi yang dihimpun, modus yang digunakan adalah mengumpulkan barang-barang paket, elektronik, mikol, hingga rokok tanpa pita cukai di gudang. Selanjutnya barang diangkut menggunakan truk boks pada malam hari menuju Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau.

Dari titik transit itu, barang kemudian diberangkatkan menggunakan kapal laut nonformal menuju Riau Daratan dan wilayah pabean lainnya tanpa melalui prosedur kepabeanan.

Manfaatkan Celah FTZ

Praktik ini diduga memanfaatkan status Batam sebagai Free Trade Zone. Barang yang masuk ke Batam bebas bea masuk. Namun saat dikirim ke luar Batam ke wilayah pabean Indonesia, seharusnya dikenakan bea masuk dan pajak.

Tingginya beban pajak inilah yang diduga menjadi celah untuk menghindari kewajiban negara melalui jalur “tikus”.

Akibatnya negara berpotensi kehilangan penerimaan miliaran rupiah. Selain itu pelaku usaha logistik legal juga dirugikan karena harus bersaing dengan jaringan yang tidak membayar pajak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bea Cukai Batam terkait nama AY dan aktivitas di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau.

Publik kini menanti langkah tegas aparat untuk membongkar jaringan ini dan menutup jalur penyelundupan yang sudah berlangsung lama.

Diberitakan sebelumnya, Status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) diduga dimanfaatkan segelintir pengusaha nakal. Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau di Kecamatan Sekupang disebut-sebut menjadi pusat kendali penyelundupan barang ilegal keluar Batam.

Praktik pengiriman barang secara tidak resmi ini bertujuan menghindari kewajiban perpajakan dan kepabeanan. Ironisnya, aktivitas berlangsung terang-terangan dan lepas dari pengawasan pihak berwenang.

Jalur Tikus ke Riau Daratan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik pengiriman barang paket dalam jumlah besar, minuman keras atau mikol, rokok tanpa pita cukai, hingga barang elektronik diduga dilakukan melalui jalur laut tidak resmi yang dikenal masyarakat sebagai “jalur tikus”.

Modus ini digunakan untuk mengirim barang dari Batam menuju wilayah Riau Daratan tanpa melalui prosedur kepabeanan yang semestinya.

Sejumlah sumber menyebut tingginya beban pajak atas barang yang keluar dari Batam menjadi pemicu utama. Tak tanggung-tanggung, pengemplangan pajak lebih menggila kali ini.

Sebab, meskipun barang yang masuk ke Batam bebas bea masuk karena status FTZ, barang yang dikirim ke wilayah pabean Indonesia lainnya tetap dikenakan kewajiban perpajakan. Celah inilah yang diduga dimanfaatkan oknum tertentu.

Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau Jadi Titik Transit

Penelusuran mengarah ke kawasan Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Sekupang. Pada siang hari, kawasan tersebut beroperasi normal sebagai area industri perkapalan. Namun, informasi yang diterima menyebut lokasi itu diduga dimanfaatkan sebagai titik transit barang sebelum diberangkatkan pada malam hari.

Barang-barang diduga terlebih dahulu disimpan di beberapa gudang di Kota Batam. Selanjutnya dipindahkan menggunakan truk boks menuju lokasi transit.

Pergerakan kendaraan pengangkut disebut mulai berlangsung selepas magrib. Dari lokasi transit, barang kemudian diberangkatkan menggunakan transportasi laut menuju sejumlah titik tujuan di luar Batam.

Pola pengiriman malam hari dinilai sebagai cara untuk meminimalkan pengawasan dan menghindari kewajiban kepabeanan.

Diduga Ada Pengendali di Balik Layar

Informasi menyebutkan, ada dua nama yang disebut-sebut berperan mengatur distribusi barang ke luar Batam.

“Mereka disebut mengendalikan arus distribusi barang yang dikirim melalui jalur laut tidak resmi. Di lapangan yang terlihat biasanya operator transportasi, tetapi ada pihak lain yang mengatur pergerakan barangnya,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sebagian barang yang seharusnya dikirim melalui jalur logistik legal diduga dialihkan kepada pihak ketiga yang memiliki jaringan transportasi laut nonformal.

Potensi Kerugian Negara Miliaran

Secara regulasi, barang dari Batam yang dikirim ke wilayah lain di Indonesia memang memiliki konsekuensi kepabeanan dan perpajakan. 

Jika terbukti, praktik ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian negara dari sektor penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku logistik legal.

Selain itu muncul pertanyaan, sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang diduga jadi titik transit? 

Apakah aktivitas ini berlangsung tanpa sepengetahuan pengelola kawasan, atau ada celah pengawasan yang dimanfaatkan?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bea Cukai Batam terkait pengawasan di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau. (ISP)