INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Dewan Pengurus Cabang Pemuda Batak Bersatu (DPC PBB) Kota Batam menyuarakan kritik keras atas insiden pemadaman listrik total (blackout) yang melumpuhkan Pulau Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada Senin, 12 Oktober 2026.

DPC PBB Kota Batam menilai blackout tersebut bukan sekadar kendala teknis atau force majeure, melainkan cerminan sistem manajemen ketenagalistrikan yang rentan, lemahnya pengawasan, serta kelalaian pelayanan publik dasar yang merugikan hak warga dan iklim investasi.

"Kejadian blackout ini melumpuhkan denyut nadi ekonomi, merusak sektor UMKM, mengganggu pelayanan kesehatan, dan mengancam keamanan masyarakat di tiga wilayah vital Kepri. Kota Batam sebagai kawasan strategis nasional tidak boleh terus disandera ketidakpastian pasokan listrik. Pemerintah tidak boleh pasif dan sekadar menjadi penonton," tegas Ketua DPC PBB Kota Batam, Martua Susanto Manurung, Selasa (13/10/2026). 

5 Tuntutan Sikap Tegas kepada Pemko Batam dan Pemprov Kepri:

1. Penegakan Hukum dan Kompensasi Konsumen

Mengacu pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, masyarakat berhak atas listrik yang andal. PBB mendesak skema kompensasi konkret berupa pemotongan tagihan dan ganti rugi kerusakan alat dan usaha.

2. Tim Investigasi Independen dan Audit Forensik

PBB menuntut Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam membentuk Tim Investigasi Khusus Independen yang melibatkan akademisi, pakar kelistrikan, dan masyarakat sipil untuk mengaudit infrastruktur, cadangan daya (reserve margin), dan sistem proteksi grid Batam-Bintan. Hasil audit harus dibuka transparan ke publik.

3. Evaluasi Manajemen dan Sanksi Tegas

Pemda diminta mengevaluasi menyeluruh kinerja direksi dan manajemen pengelola listrik. Jika terbukti ada kelalaian dalam perawatan preventif, Pemda wajib merekomendasikan sanksi tegas hingga perombakan manajemen.

4. Jaminan Solusi dan Transparansi Mitigasi Risiko

Masyarakat tidak lagi membutuhkan permohonan maaf dan alasan klise "gangguan sistem" tanpa tindak lanjut ilmiah. Pengelola listrik harus memaparkan SOP mitigasi risiko dan roadmap keandalan energi jangka panjang.

5. Jaminan Keandalan Listrik sebagai Pilar Investasi

Blackout berskala luas mencederai reputasi Batam di mata investor global. Pemko dan Pemprov harus menjamin ketersediaan energi yang stabil dan andal.

"DPC PBB Kota Batam menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Jika dalam 3x24 jam Pemko Batam, Pemprov Kepri, dan pengelola listrik tidak menunjukkan langkah konkret dan transparan, PBB siap melakukan konsolidasi bersama elemen masyarakat sipil, akademisi, dan pemuda untuk menuntut pertanggungjawaban hukum," pungkasnya. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Pemulihan distribusi air minum di Kota Batam pasca pemadaman listrik pada Senin (12/10/2026) terus berlangsung secara bertahap. 

Hingga Selasa (13/10/2026) pukul 10.00 WIB, sekitar 80 persen area pelanggan telah mulai menerima aliran air, sementara BP Batam menyiapkan 319 trip mobil tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah yang masih mengalami gangguan.

BP Batam terus mengawal proses pemulihan. Bersama tim teknis, jajaran Direktorat Badan Usaha (BU) SPAM juga telah meninjau instalasi pengolahan air (IPA) untuk memastikan operasional fasilitas dan distribusi air kembali berjalan.

Berdasarkan pemantauan operasional per Selasa pagi, sejumlah instalasi telah beroperasi dengan kapasitas 100 persen, yakni IPA Duriangkang 1–4, Muka Kuning 1 dan 2, Tanjung Piayu, Tembesi, Sei Ladi, serta Sei Harapan.

Namun, pemulihan belum sepenuhnya merata. IPA Duriangkang 5 berhenti sementara setelah kembali terdampak pemadaman listrik PLN pada pukul 09.29 WIB. Tim teknis terus berkoordinasi dengan PLN untuk memulihkan pasokan daya di instalasi tersebut.

Sementara itu, IPA Nongsa masih beroperasi dengan kapasitas 18,75 persen akibat penyesuaian operasional seiring penurunan elevasi air baku di Waduk Nongsa.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menjelaskan bahwa pulihnya operasional instalasi tidak serta-merta membuat seluruh pelanggan langsung menerima air secara normal. Jaringan perpipaan perlu kembali terisi hingga tekanan dan volume air stabil.

“Pemulihan distribusi air membutuhkan proses karena jaringan perpipaan harus kembali terisi secara bertahap. Pelanggan yang berada di ujung jaringan atau di wilayah dengan elevasi lebih tinggi berpotensi membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali mendapatkan aliran air yang stabil,” ujar Denny. 

Secara keseluruhan, pemulihan jaringan perpipaan diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2 x 24 jam. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk menstabilkan tekanan dan volume air sekaligus mengurangi risiko kebocoran akibat perubahan tekanan secara mendadak.

Pemadaman Susulan Berdampak pada Sejumlah Wilayah

Di tengah proses pemulihan, gangguan listrik kembali terjadi pada Selasa pagi. Selain berdampak pada IPA Duriangkang 5, pemadaman pada pukul 09.30 WIB turut memengaruhi operasional tangki ozon di Seraya.

Gangguan di IPA Duriangkang 5 berdampak pada pengaliran air di KDA, Legenda, Buana Vista, Bukit Raya, Bida 3, GNC, Batu Besar, Sambau, Teluk Mata Ikan, dan wilayah sekitarnya.

Adapun gangguan pada tangki ozon di Seraya berpotensi memengaruhi distribusi air ke Seraya, Borobudur, Batu Ampar, Bengkong Polisi, Bengkong Langit, Bengkong Palapa, Melchem, Tanjung Sengkuang, Batu Merah, dan sekitarnya.

Wilayah lain yang menjadi perhatian dalam proses pemulihan adalah kawasan ujung jaringan dan dataran tinggi, termasuk Sagulung, Batu Aji, dan Marina. Tim teknis terus berkoordinasi dengan PLN untuk memulihkan pasokan listrik pada titik-titik yang terdampak.

319 Trip Mobil Tangki Disiapkan

Untuk membantu masyarakat yang masih mengalami keterbatasan pasokan air, BP Batam menyiagakan armada mobil tangki dengan target penyaluran sebanyak 319 trip pada Selasa (13/10/2026). 

Penyaluran diprioritaskan untuk fasilitas kesehatan atau rumah sakit, rumah ibadah, serta permukiman yang masih mengalami gangguan pasokan air.

Rencana distribusi mobil tangki tersebut dibagi ke dalam empat wilayah, yakni Batu Aji dan sekitarnya sebanyak 138 trip dengan 10 armada, Nongsa dan sekitarnya 100 trip dengan tujuh armada, Tiban, Sekupang, dan Marina 40 trip dengan tiga armada, serta Tanjung Uma dan sekitarnya 41 trip dengan dua armada.

Langkah ini disiapkan sebagai dukungan sementara bagi warga selama proses pemulihan jaringan berlangsung, terutama di kawasan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tekanan air normal.

Warga Diimbau Tidak Mengambil Air Langsung dari Waduk

BP Batam mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan waktu bagi proses normalisasi distribusi air. Pengisian jaringan pipa harus dilakukan secara bertahap agar tekanan tidak meningkat secara mendadak dan menimbulkan risiko kebocoran.

Masyarakat juga diminta tidak mengambil air secara langsung dari Waduk Duriangkang, menyusul beredarnya rekaman aktivitas tersebut di media sosial. Selain berisiko terhadap keselamatan, pengambilan air secara langsung tanpa pengolahan juga tidak menjamin kualitas dan kehigienisan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Area waduk berada dalam pengawasan petugas keamanan. Masyarakat diharapkan menggunakan sumber air yang aman dan mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan pemulihan distribusi.

Denny menegaskan bahwa koordinasi dengan operator dan pihak terkait terus dilakukan untuk mempercepat pemulihan pelayanan air minum di Batam.

“Kami terus berkoordinasi dengan mitra operator dan pihak terkait untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Kebutuhan air merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemantauan operasional, penanganan wilayah terdampak, dan dukungan distribusi melalui mobil tangki terus kami upayakan hingga pelayanan kembali normal,” tutup Denny. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. Langkah ini sejalan dengan arah penataan portofolio BUMN yang didorong oleh Danantara Asset Management (DAM) dan Badan Pengaturan (BP) BUMN, sekaligus menjadi bagian dari transisi Telkom sebagai Operating Holding menuju Strategic Holding sesuai inisiatif strategis TLKM 30.

Sejalan dengan aspirasi pemegang saham dalam rangka penataan dan optimalisasi portofolio, Telkom terus melaksanakan program streamlining terhadap 50 entitas di lingkungan TelkomGroup. Hingga semester pertama 2026, Telkom telah menuntaskan streamlining terhadap 24 entitas. Saat ini, proses penataan terhadap 26 entitas lainnya terus berjalan dengan mengupayakan penyelesaian semaksimal mungkin pada 2026, sesuai dengan tahapan kajian dan tata kelola yang berlaku bagi tiap entitas.

Sebagai salah satu BUMN dengan jumlah anak usaha terbanyak, Telkom menjalankan penataan portofolio untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas pengelolaan lintas lini bisnis, tumpang tindih usaha, kebutuhan peningkatan efisiensi operasional, hingga keterbatasan sejumlah entitas dalam bergerak lebih tangkas untuk menangkap peluang dan mendorong inovasi.

Melalui percepatan penataan ini, Telkom mengarahkan pembentukan ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi berbasis Holding Company–Operating Company (HoldCo–OpCo), dengan struktur yang lebih ramping, fokus setiap OpCo pada bisnis inti (core business) yang semakin tajam, serta kinerja dan penciptaan nilai yang lebih kuat secara berkelanjutan.

Penataan portofolio juga membuka peluang untuk mengoptimalkan nilai bisnis yang selama ini belum tergali secara maksimal. Saat ini, Telkom melakukan delayering bisnis ke dalam empat segmen utama, yaitu B2C, B2B Infrastructure, B2B ICT, International. Penataan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing segmen bisnis, membuka peluang kemitraan strategis, serta mendorong penciptaan nilai yang lebih tinggi. Transformasi menuju Strategic Holding ini turut mendukung upaya Telkom dalam mencapai target valuasi lebih dari Rp550 triliun di tahun 2030.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan, komitmen Telkom dalam mengakselerasi streamlining diwujudkan melalui eksekusi yang disiplin.

“Arahan pemegang saham kami maknai sebagai mandat untuk bergerak lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian. Karena itu, setiap entitas kami evaluasi secara menyeluruh, apakah relevan dengan bisnis inti, berkontribusi pada nilai grup, dan memiliki prospek yang jelas. Percepatan yang kami lakukan bukan hanya untuk mengejar jumlah, melainkan memastikan portofolio TelkomGroup semakin sehat, sumber daya terfokus pada empat segmen bisnis TelkomGroup, sehingga setiap OpCo dapat bergerak dengan lebih lincah,” ujar Nanang.

Lebih lanjut, Nanang menambahkan, program streamlining sejak awal dirancang untuk memperkuat fundamental TelkomGroup sebagai digital telco. Telkom memiliki berbagai portfolio bisnis mulai dari core business di sektor telekomunikasi digital sampai dengan yang bersifat support atau adjacent. Sejalan dengan harapan stakeholder terhadap Telkom, program streamlining dapat mendukung penguatan profitabilitas dan penciptaan nilai yang berkelanjutan melalui pelepasan bisnis-bisnis yang memiliki margin kecil, sehingga EBITDA margin konsolidasi menjadi meningkat. Di tengah pelaksanaan streamlining dan penataan organisasi serta sumber daya manusia yang berjalan selaras, Telkom berhasil mencatatkan kinerja positif pada periode 1H26. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan pendapatan yang positif, disertai peningkatan profitabilitas pada kuartal II 2026, salah satunya tercermin dari EBITDA margin yang kembali berada di atas 50%.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Karyawan (SEKAR) Telkom Nashri menyatakan dukungan terhadap langkah streamlining yang dilakukan manajemen untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

“SEKAR Telkom mendukung streamlining sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis Telkom. Kami juga mengapresiasi komunikasi yang telah terjalin dengan baik antara manajemen dan karyawan. SEKAR Telkom juga sepakat bahwa pelaksanaan transformasi harus terencana, transparan, dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan, kepastian kerja dan kenyamanan karyawan. Kami meyakini, keberhasilan transformasi perusahaan harus berjalan beriringan dengan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan masa depan karyawan yang lebih baik,” pungkas Nashri.

Dalam pelaksanaannya, Telkom memastikan setiap keputusan terkait streamlining diambil melalui mekanisme tata kelola dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tahapan dijalankan berdasarkan kajian yang komprehensif, termasuk melalui proses due diligence yang melibatkan pihak ketiga independen, dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Business Judgment Rule (BJR).

Khususnya terhadap beberapa inisiatif streamlining yang memiliki kompleksitas tinggi, termasuk potensi cut loss, write-off atau permasalahan hukum, Telkom mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan hal tersebut, Telkom berharap adanya percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, guna memperkuat landasan hukum dan mendukung kelancaran pelaksanaan program penataan portofolio TelkomGroup.

Telkom juga memastikan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait serta menempatkan aspek sumber daya manusia sebagai perhatian utama, dengan memastikan setiap penyesuaian dilakukan secara bertanggung jawab, sukarela, dan menghormati hak-hak karyawan yang terdampak. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Pemadaman listrik massal atau blackout melumpuhkan Kota Batam sejak Senin (12/10/2026) pagi. Hingga Senin malam, lebih dari 12 jam, pemadaman tak kunjung pulih dan belum ada kepastian dari Bright PLN Batam kapan listrik kembali normal.

Blackout ini memicu efek domino. Tidak hanya listrik, distribusi air bersih, jaringan internet, hingga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU ikut terganggu.

Laporan warga, gangguan meluas di hampir seluruh kecamatan. Mulai dari Nongsa, Batam Center, Batu Aji, Lubuk Baja, hingga Tiban mengalami mati air dan gangguan internet. Kemacetan parah juga terjadi di sejumlah ruas jalan karena lampu lalu lintas padam.

Warga Geram, Desak Direktur Bright PLN Mundur

Kondisi ini memicu kemarahan warga. Warga menilai Bright PLN Batam sebagai operator tunggal listrik di Batam gagal total memberikan pelayanan dasar.

"Direktur Bright PLN Batam beserta jajarannya baiknya mundur saja. Masyarakat tak butuh ucapan angin segar tanpa kepastian yang selalu digaungkan melalui berbagai media," ujar Sarwo, warga Kaveling Senjulung, Kabil, dengan nada kesal.

Ia menuding Bright PLN Batam melakukan pembohongan publik karena menjanjikan sejumlah wilayah kembali normal malam ini, namun faktanya tidak terjadi.

"Faktanya jelas, mereka menyampaikan ke media jika sejumlah titik bakal normal malam ini. Nyatanya, di wilayah Punggur sampai malam ini belum juga pulih. Siapa yang melakukan pembohongan publik di sini?" cetusnya.

Senada, warga lain menyebut pemadaman ini melumpuhkan aktivitas keluarga.

"Enggak benar ini. Kekacauan saat ini membuat ribuan warga tidak bisa melakukan aktivitas. Ini harus dipertanyakan," ujar Wati, warga Batam.

4 Pertanyaan Transparansi yang Ditagih Warga

Warga menuntut Bright PLN Batam membuka data secara transparan:

1. Apa penyebab pasti blackout?

2. Berapa ribu pelanggan terdampak dan berapa lama durasi gangguan?

3. Mengapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya?

4. Apa langkah pemulihan dan kompensasi bagi warga terdampak?

Hingga berita ini diterbitkan, manajemen Bright PLN Batam belum memberikan keterangan resmi yang detail terkait penyebab pasti dan estimasi waktu pemulihan total.

Masyarakat menegaskan, listrik bukan hadiah dari PLN, tapi hak warga yang dibayar mahal setiap bulan. Masyarakat tidak butuh alasan klise soal layang-layang, tapi butuh kepastian dan pertanggungjawaban. (ISP)

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat berkoordinasi dengan PLN Batam untuk mendukung percepatan pemulihan pasokan listrik yang mengalami gangguan di sebagian besar wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan koordinasi dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan gangguan, terutama dalam menjaga keberlangsungan layanan pada objek vital seperti rumah sakit, bandara dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

“BP Batam terus berkoordinasi dengan PLN Batam untuk mendukung percepatan pemulihan listrik. Kami memahami dampak yang dirasakan masyarakat dan berharap penanganan dapat berjalan cepat dengan tetap mengutamakan keselamatan serta keandalan sistem,” kata Ariastuty di Batam Centre, Senin (12/10/2026).

Ia menjelaskan, gangguan listrik berdampak pada operasional sejumlah instalasi pengolahan air (IPA), sehingga produksi dan distribusi air berpotensi terganggu atau mengalami penurunan tekanan.

Saat ini, pihaknya bersama mitra mengoptimalkan dengan penggunaan genset di IPA namun hanya bisa mencakup sekitar 30 persen produktivitas air. 

Disebutkan, pemadaman listrik (PLN Off) berdampak pada operasional Water Treatment Plant (WTP) di beberapa lokasi, yaitu Ladi, Harapan, MK, Piayu, Tembesi, Nongsa dan DK 1–5.

Lebih lanjut, pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan menyampaikan informasi terbaru apabila terdapat perkembangan lebih baru. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan hingga pasokan listrik kembali normal.

“Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk dapat mengantisipasi kondisi ini dengan menyiapkan cadangan air secukupnya sesuai kebutuhan. Kami akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kerja sama seluruh pelanggan ABH,” terang Ariastuty.

Sementara itu, Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menekankan bahwa keandalan pasokan listrik merupakan faktor penting bagi keberlangsungan kegiatan usaha sekaligus daya saing investasi Batam.

Menurutnya, upaya pemulihan perlu diikuti evaluasi menyeluruh bersama PLN Batam untuk mengidentifikasi penyebab gangguan dan memperkuat ketahanan sistem kelistrikan.

“Keandalan listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus penopang aktivitas industri dan investasi. Kami mendorong evaluasi bersama untuk mengidentifikasi penyebab gangguan, meningkatkan kesiapan sistem, serta memperkuat langkah mitigasi agar kejadian serupa dapat diantisipasi ke depan,” jelas Fary.

BP Batam mendorong penguatan koordinasi dan evaluasi lintas pihak guna meningkatkan keandalan pasokan listrik, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, mendukung aktivitas ekonomi dan iklim investasi Batam.

Diketahui, PLN Batam terus melakukan upaya pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap. Hingga pukul 08.49 WIB, sejumlah jaringan distribusi telah berhasil dinormalkan dan kembali menyalurkan pasokan listrik ke beberapa wilayah di Kota Batam.

Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memberikan perhatian khusus pada pasokan listrik untuk objek vital dan fasilitas pelayanan publik, seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, Dan fasilitas strategis lainnya. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Aktivitas peleburan limbah timah di kawasan padat penduduk Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, menuai sorotan publik. 

Aktivitas yang diduga dijalankan PT Batam Aluminium Alloy (BAA) itu dikeluhkan warga karena menimbulkan polusi udara dan bau menyengat.

Pantauan lapangan, menunjukkan aktivitas peleburan berlangsung di dalam bangunan yang dikelilingi pemukiman warga. 

Tungku peleburan beroperasi membakar material limbah timah yang diduga berasal dari pengepul barang bekas. Material tersebut dilebur dan dicetak menjadi batangan timah atau ingot.

Rantai Distribusi Diduga Terhubung Dua Perusahaan di Batam Centre

Hasil penelusuran mengungkap dugaan rantai distribusi hasil olahan. Batangan timah hasil peleburan dari Sengkuang diduga didistribusikan ke PT Sri Indah di Kawasan Tunas, Batam Center.

Tak hanya itu, limbah residu berupa abu timah diduga dikirim ke PT Desa Air Cargo Batam.

Dugaan tersebut menguatkan indikasi adanya rantai pasok limbah B3 yang terstruktur di Kota Batam.

Warga Keluhkan Sesak Napas, Anak-anak Batuk

Dampak lingkungan menjadi alasan utama warga bersuara. Asap hitam pekat dari lokasi peleburan menyebar langsung ke rumah-rumah warga.

"Setiap sore asapnya masuk rumah, hitam dan bau besi. Anak saya jadi sering batuk dan sesak napas," ungkap seorang ibu warga Sengkuang yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga mengaku khawatir dampak jangka panjang paparan timbal dari pembakaran timah terhadap kesehatan anak-anak dan lansia.

Soal Izin, Belum Ada Dokumen Terbuka

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menemukan keterbukaan dokumen perizinan PT Batam Aluminium Alloy terkait aktivitas tersebut. Meliputi izin usaha peleburan, izin pengelolaan limbah B3, izin baku mutu emisi udara, serta dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL di lokasi Sengkuang.

Regulasi pengelolaan limbah B3 sendiri diatur ketat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konfirmasi dan Tuntutan Pengawasan

Upaya konfirmasi telah dilayangkan kepada manajemen PT Batam Aluminium Alloy, PT Sri Indah, dan PT Desa Air Cargo Batam pada Minggu (12/10/2026) melalui telepon dan pesan tertulis. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi.

Redaksi Inspirasikepri.com juga masih berupaya meminta klarifikasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan Ditkrimsus Polda Kepri terkait pengawasan izin dan potensi pencemaran.

Warga berharap pemerintah tidak tutup mata. Mereka mendesak dilakukan inspeksi mendadak (sidak), audit perizinan, serta uji baku mutu udara di sekitar lokasi untuk memastikan keselamatan warga Sengkuang. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Pemadaman listrik massal tanpa pemberitahuan kembali terjadi di Kota Batam, Senin (12/10/2026). Peristiwa yang terjadi sejak pagi itu langsung memicu gelombang kemarahan warga di berbagai wilayah Kepulauan Riau.

Bagi masyarakat, persoalannya jauh lebih besar dari sekadar lampu mati. Listrik adalah nadi kehidupan. Ketika padam mendadak, seluruh aktivitas dasar lumpuh. Mulai dari memasak, menyiapkan kebutuhan keluarga, hingga memandikan anak.

Nur, warga Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, adalah potret nyata penderitaan itu. Ia mengaku panik ketika rumahnya tiba-tiba gelap gulita saat hendak mengurus anak.

"Anak mau mandi dalam keadaan gelap, mau masak enggak bisa apa-apa. Semua blackout tanpa ada pemberitahuan dan dadakan," ujar Nur.

Copot Dirut PLN, Warga Menderita!

Tak hanya mengeluh, Nur dengan tegas menuntut pertanggungjawaban. Menurutnya, ada ribuan warga yang menderita akibat kelalaian ini dan harus ada yang bertanggung jawab.

"Harus ada yang bertanggung jawab dalam kondisi ini. Khususnya Kota Batam, mengalami gelap gulita dan membuat orang menderita. Copot Dirut PLN," tegasnya.

Ia mempertanyakan standar pelayanan Bright PLN Batam sebagai operator tunggal listrik di kota industri. Bagaimana mungkin pemadaman skala kota bisa terjadi tanpa satu pun pemberitahuan resmi kepada pelanggan?

"Enggak benar ini. Kekacauan ini membuat ribuan warga tidak bisa melakukan aktivitas keluarga dan ini harus dipertanyakan," pungkas Wati.

Transparansi yang Ditagih

Publik masih menunggu jawaban atas pertanyaan paling mendasar:

1. Apa penyebab pasti pemadaman?

2. Berapa ribu pelanggan terdampak dan berapa lama durasi gangguan?

3. Mengapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya?

4. Apa langkah pemulihan dan kompensasi bagi warga terdampak?

Apakah ini akibat gangguan pembangkit di Tanjung Kasam, masalah transmisi, atau distribusi yang jebol? PLN Batam wajib membuka data secara terang benderang.

Masyarakat tidak butuh alasan klise soal layang-layang. Masyarakat butuh kepastian, penanganan cepat, dan pertanggungjawaban yang transparan.

Listrik bukan hadiah dari PLN, tapi hak warga yang dibayar mahal setiap bulan. 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi manajemen Bright PLN Batam untuk mendapatkan hak jawab resmi atas insiden ini. (ISP)