INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Bertahun-tahun nama "Planet Group" berdiri seperti kerajaan di Kota Batam. P1 (F1 Club) P2 Newton P3 (HH Club), dan sederet tempat hiburan malam di bawah payungnya jadi magnet. Lampu neon tak pernah padam, musik menggelegar sampai subuh, dan arus uang ratusan juta berputar tiap malam. 

Bagi sebagian orang, Planet Group adalah wajah lain Batam. Ikon pariwisata malam, penyerap tenaga kerja, dan penyumbang pajak daerah. Tapi bagi banyak keluarga, nama itu juga identik dengan keresahan. Tempat di mana anak muda mudah dijangkau narkoba, tempat di mana hukum seperti tumpul.

Sabtu dini hari, 15 Agustus 2026, panggung itu mulai runtuh. Garis polisi terpasang di pintu P1 (F1 Club), N Club, V Club, dan P2 Newton. Penyegelan ini terjadi beberapa hari setelah Bareskrim Polri menggerebek HH Club Planet 3.0 dan menyita sebuah brankas berisi ratusan pil ekstasi. 

Ini bukan razia biasa. Ini adalah efek domino. Ini adalah tanda bahwa "kerajaan" yang selama ini dianggap tak tersentuh, kini mulai digoyang dari fondasinya.

Dua Wajah Sebuah Dinasti

Sulit menyangkal peran ekonomi Planet Group di Batam. Ribuan orang bekerja di sana. Mulai dari bartender, DJ, SPG, satpam, sampai vendor sound system. Pajak hiburan yang disetorkan juga bukan jumlah kecil. 

Tapi di sisi lain, tempat-tempat ini juga jadi titik rawan. Penggerebekan HH Club Planet 3.0 Batam membuktikan itu. Ratusan pil ekstasi tidak mungkin muncul begitu saja. Ada rantai pasok, ada jaringan, ada orang-orang yang menjaga agar bisnis haram itu tetap berjalan di balik gemerlap.

Pertanyaannya, bagaimana bisa bertahan selama ini? 

Apakah pengawasan dari Pemko Batam, Satpol PP, dan aparat kewilayahan benar-benar tidak melihat? 

Atau memang ada pembiaran? 

Apakah intelijen tidak membaca sinyal? 

Atau ada kompromi di balik meja-meja VIP?

Publik berhak bertanya. Karena kalau sebuah jaringan sebesar ini bisa beroperasi bertahun-tahun, maka masalahnya bukan hanya soal satu THM. Masalahnya sistemik.

Segel Bukan Titik Akhir

Menyegel pintu memang langkah cepat. Tapi segel bisa dibuka lagi. Yang kita butuhkan bukan simbol. Yang kita butuhkan adalah pembongkaran sampai ke akar.

Bareskrim sudah mulai. Kini bola ada di Polda Kepri, Polresta Barelang, dan Kejaksaan. Usut siapa pemasok barang. Usut siapa yang memfasilitasi. Usut siapa yang selama ini jadi "pelindung". Jangan hanya berhenti di manajer lapangan atau karyawan. 

Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu. Tidak peduli seberapa besar setoran pajaknya, tidak peduli seberapa dekat dengan penguasa. Hukum harus berdiri sama tinggi.

Pemko Batam juga punya PR besar. Audit ulang semua izin THM. Perketat pengawasan. Pasang CCTV yang terintegrasi dengan command center. Libatkan BNN dalam setiap operasi. Jangan tunggu ada korban baru bergerak.

Pelajaran Untuk Batam

Batam ingin maju sebagai kota pariwisata dan investasi. Tapi investor tidak akan datang ke kota yang citranya rusak karena narkoba. Wisatawan tidak akan nyaman ke kota yang klub malamnya lebih terkenal karena pil ekstasi daripada pertunjukannya.

Tumbangnya Planet Group harus jadi titik balik. Ini momentum untuk Batam memilih, mau jadi kota yang menjual hiburan sehat, atau jadi kota yang terus-menerus jadi berita kriminal.

Anak-anak muda Batam butuh ruang berekspresi yang aman. Bukan tempat di mana mereka ditawari barang haram di toilet. Generasi ini adalah masa depan Batam, Kawasan Industri, dan Pelabuhan. Jangan kita gadaikan demi keuntungan sesaat.

Penutup

Kerajaan boleh runtuh. Tahta boleh jatuh. Tapi hukum harus berdiri. 

Jika penindakan ini hanya berhenti di segel, maka kita akan bertemu lagi di tajuk yang sama 6 bulan dari sekarang, dengan nama THM yang berbeda.

Cukup sudah. Bersihkan Batam. Pulihkan marwah hukum. Buktikan bahwa negara masih hadir, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun.

Karena saat segel terakhir dipasang, itu bukan akhir cerita. Itu justru awal dari tanggung jawab kita bersama untuk membangun Batam yang lebih bersih. (ISP)

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Batam kembali di pasangi garis Polisi (Police Line). Kali ini, giliran N Club, V Club dan P2 Newton.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan, penyegelan tempat hiburan malam N Club, V Club dan P2 Newton oleh aparat Kepolisian itu terjadi pada, Sabtu (15/8/2026) dini hari.

"Tadi malam P2 Newton, N Club dan V Club disegel. Ramai Polisi berpakaian preman datang kesini dan langsung memasang Police Line di pintu masuk," ujar warga setempat.

Pantau wartawan, garis polisi atau biasa disebut Police Line itu tampak melilit di pintu masuk tempat hiburan malam tersebut. 

Penyegelan itu diduga, berkaitan dengan rentetan kasus penindakan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri terhadap peredaran gelap narkotika yang terjadi di HH Club Planet 3.0 Pub & KTV Batam. 

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian perihal penyegelan tempat hiburan malam N Club, V Club dan P2 Newton Batam.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak Kepolisian perihal pemasangan tanda garis polisi (Police Line) di tempat hiburan malam tersebut. 

Seperti diketahui sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri telah melakukan penggerebekan terhadap HH Club Planet 3.0 Pub & KTV Batam. 

Penggerebekan itu dilakukan, setelah pihak Kepolisian Bareskrim Polri menerima informasi perihal peredaran gelap narkotika yang terjadi di tempat hiburan malam tersebut. 

Benar saja, penggerebekan terhadap HH Club Planet 3.0 Pub & KTV Batam membuahkan hasil. Polisi berhasil menyita sebuah brankas berisi ratusan pil ekstasi dan menetapkan sejumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk mendorong penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Ariastuty hadir didampingi jajaran Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) serta Biro Organisasi, Kinerja, dan Manajemen Risiko (OKMR).

Rombongan BP Batam disambut Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Rahmadi Indra Tektona, beserta jajaran di ruang rapat Ombudsman RI.

Dalam pertemuan itu, Rahmadi menyampaikan bahwa perkembangan sejumlah persoalan di Batam terus dipantau melalui kondisi di lapangan yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain, Ombudsman RI mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang telah dilakukan BP Batam, termasuk penertiban di beberapa sektor yang dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki tata kelola dan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah dalam lima tahun ke depan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin transparan, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Menurut Rahmadi, penguatan tata kelola menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha. Perbaikan pelayanan publik juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kepercayaan serta mendorong masuknya investasi ke Batam.

“Mari kita manfaatkan forum ini untuk menyusun rencana aksi konkret demi kemajuan Batam yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat serta dunia usaha di Indonesia, khususnya Kota Batam,” pungkas Rahmadi.

Sementara itu, Ariastuty mengapresiasi semangat kolaborasi yang disampaikan oleh Ombudsman RI.

Dalam sambutannya ia mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya BP Batam memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI. Selain bersilaturahmi, BP Batam ingin memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan.

“Kami ingin bersilaturahmi dengan harapan dapat berkolaborasi dan meminta masukan agar pelayanan publik di BP Batam semakin baik,” ujar Ariastuty.

Ia melanjutkan, BP Batam memahami sejumlah isu yang disampaikan Ombudsman merupakan hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti melalui pembenahan yang berkelanjutan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Sinergi dengan Ombudsman RI merupakan bagian penting dari komitmen BP Batam untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepastian. Kami tidak melihat masukan dan pengawasan sebagai koreksi semata, tetapi sebagai energi untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan,” ujar Ariastuty.

Ia menambahkan, masukan dari Ombudsman menjadi bagian penting bagi BP Batam untuk melihat kembali berbagai proses pelayanan dan tata kelola yang telah berjalan.

“Kolaborasi kedua lembaga diharapkan dapat menghasilkan perbaikan yang tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan, namun mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan bagi masyarakat maupun pelaku usaha serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi,” tutup Ariastuty. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam memperkuat tata kelola lahan terus mendapat dukungan dari penerima alokasi tanah.

Sejak pengumuman pelaporan dimulai pada 11 Agustus 2026 hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 66 penerima alokasi tanah telah menyampaikan laporan secara mandiri melalui Land Management System (LMS) BP Batam. Respons tersebut menunjukkan partisipasi aktif dari penerima alokasi dalam mendukung upaya penguatan tata kelola lahan di Batam.

Selain pelaporan mandiri melalui LMS, BP Batam juga telah menyampaikan surat panggilan reguler kepada 75 penerima alokasi tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 penerima alokasi tanah telah memenuhi panggilan. Seluruh proses ini juga masih terus berlangsung hingga akhir Agustus 2026.

Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan BP Batam, Syarlin Joyo, mengatakan pelaporan mandiri yang dilakukan penerima alokasi tanah menjadi bagian penting dalam membangun basis data pemanfaatan lahan yang lebih akurat dan terukur.

Ia menjelaskan bahwa data yang disampaikan penerima alokasi tanah selanjutnya menjadi salah satu bahan evaluasi BP Batam dalam melihat kesesuaian pemanfaatan lahan dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi penerima alokasi tanah yang telah melakukan pelaporan secara mandiri. Ini menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mendukung tata kelola lahan yang lebih baik. Data yang disampaikan juga menjadi bagian penting bagi BP Batam dalam melakukan evaluasi pemanfaatan lahan secara objektif,” ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, langkah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek pengawasan. Pelaporan mandiri juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara BP Batam dengan penerima alokasi tanah.

BP Batam, lanjut Syarlin Joyo, ingin memastikan pemanfaatan lahan dapat berlangsung secara optimal, sesuai peruntukan, serta mendukung iklim investasi dan rencana pembangunan di Kota Batam.

“Prinsipnya adalah bagaimana lahan yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal serta sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, kami terus membuka ruang komunikasi dan mengajak penerima alokasi tanah untuk melakukan pelaporan secara mandiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, kelengkapan data pemanfaatan lahan akan membantu BP Batam dalam melakukan evaluasi pemanfaatan alokasi tanah. Dengan demikian, proses penataan dapat dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap partisipasi ini terus meningkat. Semakin lengkap data yang kami terima, semakin baik pula proses evaluasi dan penataan pemanfaatan lahan yang dapat dilakukan. Tujuannya tentu untuk menciptakan tata kelola lahan yang tertib, memberikan kepastian proses, sekaligus mendukung kegiatan investasi di Batam,” tambahnya.

Melalui penguatan pelaporan dan evaluasi tersebut, BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola lahan dengan mengedepankan akurasi data, kepastian proses, komunikasi yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi.

BP Batam juga masih membuka kesempatan bagi seluruh penerima alokasi tanah untuk menyampaikan pelaporan secara mandiri melalui Land Management System (LMS) hingga 31 Agustus 2026.

“Jumlah penerima alokasi tanah yang menyampaikan laporan maupun yang memenuhi panggilan diperkirakan akan terus bertambah hingga batas waktu yang telah ditentukan. Kami mengimbau agar penerima alokasi tanah yang belum menyampaikan laporan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat basis data dan tata kelola pemanfaatan lahan,” tutupnya. (Isp) 

Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Satgas Yonif 136/TS Pos Nume Gelar Komsos dan Bagikan Bendera Merah Putih

Kegiatan dipimpin Wadan Pos Nume Letda Inf Indra Sukma Yudha dan disambut antusias oleh masyarakat. Pembagian Bendera Merah Putih menjadi ajakan kepada warga untuk turut menyemarakkan 17 Agustus sekaligus menumbuhkan rasa bangga dan cinta Tanah Air.

Danpos Nume Kapten Inf Akhmad Sultoni Yahya menyampaikan, bahwa semangat kemerdekaan harus terus hidup di wilayah perbatasan.

“Mari bersama-sama menyambut HUT Kemerdekaan dengan mengibarkan Merah Putih. Dari wilayah perbatasan, kita tunjukkan bahwa semangat persatuan dan kecintaan kepada Indonesia tetap berkobar," ungkap Kapten Inf Akhmad Sultoni.

Sementara itu, Bapak Titus Wonda, salah seorang warga, menyampaikan apresiasinya. “Terima kasih kepada Bapak TNI dari Pos Nume. Kami senang menerima Bendera Merah Putih dan akan mengibarkannya untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Semoga TNI selalu sehat dan selamat dalam bertugas," tuturnya.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian sekaligus kemanunggalan TNI dan rakyat, serta memperkuat semangat persatuan dalam menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia. (ISP)

HH Club Planet Batam Digerebek, Berikut Daftar dan Peran Para Tersangka Terlibat Peredaran Narkotika

Diketahui, kabar terupdate, jumlah tersangka dari 32 orang yang telah diamankan kini bertambah. Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Kabar terbaru, jumlah tersebut bertambah 4 orang sehingga total keseluruhan menjadi 10 orang tersangka.

Berikut nama dan peran para tersangka yang tercantum dalam perkara tersebut:

1. Deky

Peran: Pencatat keuangan peredaran narkoba dan diduga menyuplai narkoba kepada Wahidin alias Akbar.

2. Wahidin alias Akbar

Peran: Diduga sebagai penyuplai barang kepada kapten.

3. Sutin Maimunah

Peran: Diduga sebagai pengedar sekaligus kapten lantai 3 THM.

4. Iswahyudi alias Ujang

Peran: Diduga sebagai pengedar sekaligus kapten lantai 1 THM.

5. Rianto

Peran: Diduga sebagai pengedar sekaligus kapten lantai 2/KTV THM.

6. Yeskiel Morsles Gultom

Peran: Waiter yang diduga terlibat sebagai pengedar.

7. Delva Andika

Peran: Waiter yang diduga terlibat sebagai pengedar.

8. Zainal Aguspin Lubis

Peran: Waiter yang diduga terlibat sebagai pengedar.

9. Sila

Peran: Supervisor yang diduga memegang ekstasi yang kemudian pecah.

10. Dini Anggriani

Peran: LC yang diduga terlibat sebagai pengedar.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso mengungkap, perkembangan terbaru terkait penggerebekan tersebut. Salah satu temuan penting adalah narkotika yang disembunyikan di dalam sebuah brankas di ruang manager.

Dijelaskannya, brankas tersebut berisi mencapai ribuan butir ekstasi. Namun setelah dilakukan pembongkaran dan penghitungan secara keseluruhan, jumlah barang bukti yang ditemukan ternyata sebanyak 762 butir ekstasi.

“Setelah dihitung dan dibongkar isi besi brankas, barang ekstasinya 762 butir,” ungkap Brigjen Eko kepada awak media.

Ia mengatakan, dari 32 orang yang diamankan, penyidik sejauh ini telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari manager, supervisor, serta sejumlah waiter yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

“Enam tersangka terdiri dari manager, supervisor dan beberapa waiter yang terlibat sudah ditetapkan tersangka. Saat ini akan ada kemungkinan penambahan tersangka,” ujarnya.

Penyidik masih terus mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan, termasuk asal-usul narkotika serta pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan barang haram tersebut di dalam brankas.

Pengungkapan kasus HH Club Planet 3 tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan barang bukti narkotika, tetapi juga mengarah pada dugaan adanya jaringan peredaran di dalam tempat hiburan malam tersebut. (Atok)