INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pesisir, Sejumlah Ormas Melayu Minta Audiensi Bersama Walikota Batam.

INSPIRASIKEPRI.COM |BATAM - Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Melayu Provinsi Kepulauan Riau meminta audiensi bersama Walikota Batam Amsakar Ahmad untuk menyelesaikan persoalan yang saat ini tengah dihadapi masyarakat pesisir Kota Batam.

Diketahui, organisasi masyarakat Melayu Kepri tersebut yakni Lang Laut, Ikatan Keluarga Rempang Galang (IKRAL), Bulang Perkasa, LSM Ikatan Keluarga Anak Tempatan (IKAT) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri. Organisasi ini bersatu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Kota Batam. 

Dalam kesempatan ini, Pendiri sekaligus Panglima Utama Lang Laut Kepulauan Riau (Kepri) Suherman mengatakan, banyak keluh kesah yang saat ini dihadapi masyarakat pesisir dan harus di selesaikan. Seperti halnya, persoalan perekrutan tenaga kerja anak tempatan. 

Harusnya, kata Suherman perusahaan-perusahaan memprioritaskan anak tempatan untuk bekerja di perusahaan itu sendiri. Tetapi, hari ini justru bertolak belakang, anak tempatan tersisih dan mereka lebih memprioritaskan tenaga kerja asing.

"Informasi yang telah kita dapatkan, perusahaan baik itu yang berdiri di wilayah Setokok maupun Rempang lebih memilih merekrut tenaga kerja asing. Tentu, kita sebagai anak daerah, meminta kebijakan Pemerintah terutama kepada Walikota Batam sekaligus Ex officio BP Batam Amsakar Ahmad untuk mengagendakan pertemuan sesuai janjinya saat bersilahturahmi ke Kecamatan Bulang beberapa waktu lalu," ujar Suherman, Minggu (4/1/2026).

Suherman menegaskan, saat ini anak tempatan sudah cukup menjadi penonton. Pemerintah harus hadir dan menyelesaikan persoalan ini sebelum menimbulkan gejolak-gejolak baru sehingga mengganggu iklim investasi di Batam.

"Kita meminta kepada bapak Walikota Batam Amsakar Ahmad untuk memanggil semua perusahaan yang ada terkhusus di Kecamatan Bulang dan Galang untuk dapat lebih memprioritaskan anak tempatan untuk bekerja sesuai dengan skill atau bidangnya masing-masing," tegasnya.

Kerusakan Jalan Raya Akibat Pembangunan di Wilayah Rempang Galang

Tak hanya soal perekrutan tenaga kerja anak tempatan, Pendiri sekaligus Panglima Utama Lang Laut Kepulauan Riau, Suherman juga menyoroti dampak pembangunan yang mengakibatkan kerusakan jalan raya di wilayah Rempang-Galang

"Jalan kita di wilayah Rempang dan Galang sekarang ini sudah banyak hancur. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan ini. Tentu, perlunya kita mengadakan audiensi bersama Walikota Batam untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai, Pemerintah terus melakukan pembangunan tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan," tutur Suherman. 

Polemik Tentang Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25, 28 dan 47

Selain persoalan perekrutan tenaga kerja anak tempatan dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat pesisir pulau, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau juga menyuarakan keluh kesah masyarakat nelayan kepada Pemerintah Batam.

Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Distrawandi menjelaskan, penerbitan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25, 28 dan 47 dinilai berdampak pada siklus perekonomian masyarakat pesisir yang notabene bermata pencarian Nelayan. 

Distrawandi menyampaikan, ada lebih kurang 4000 perahu nelayan dan 9000 nelayan pesisir baik itu nelayan musiman, nelayan sambilan dan nelayan aktif. 

Untuk GT 1 sampai GT 5 nelayan cukup menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) maka dia mendapatkan BBM bersubsidi, tetapi disini ada GT 6 sampai GT 30 yang dulunya soal perizinan dibawah kendali izin daerah. Sekarang, lahirnya PP 25 dan PP 28 secara otomatis masuk ke BP Batam. 

"Persoalannya saat ini, sudah 4 bulan masyarakat nelayan yang habis perizinan mereka tidak bisa melaut karena SIUP SIPI dan SIKPI mati. Setelah masyarakat hendak melakukan penyambungan izin, justru sistem di BP Batam belum siap sehingga banyak nelayan kita tidak dapat melalut. Dan ini siapa yang bertanggung jawab," tutur Distrawandi.

Pencemaran Laut Akibat Sampah

Selain sulitnya pengurusan penyambungan izin di BP Batam, masyarakat nelayan juga mengeluhkan persoalan pencemaran laut yang ditimbulkan oleh sampah.

"Sampah berserakan di laut juga membuat nelayan kita kesulitan mencari ikan. Kami tidak menghalangi iklim investasi yang masuk, tetapi saat ini siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan ini," tegas Distrawandi. 

Menurut Distrawandi, sampai saat ini masyarakat pesisir banyak tidak mengetahui regulasi-regulasi Peraturan Pemerintah terbaru yang telah diterapkan. Hal ini, disebabkan karena minimnya sosialisasi sebelum PP tersebut diterapkan. 

"Zona perikanan tangkap nelayan di Kota Batam hari ini hampir habis. Jangan sampai masalah ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu kita minta bapak Walikota Batam Amsakar Ahmad segera mengatur audiensi untuk menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya. (ISP) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau resmi memasuki babak baru setelah Pengurus Pusat SMSI mengesahkan kepengurusan periode 2025–2029.

Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat SMSI Nomor 046/KPTS/SMSI-PUSAT/XII/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Desember 2025.

Dalam struktur kepengurusan baru tersebut, Rinaldi Samjaya dipercaya sebagai Ketua SMSI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Ia akan memimpin organisasi media siber terbesar di Indonesia itu dalam menghadapi tantangan industri pers yang semakin kompleks, khususnya di era digital dan kecerdasan buatan (AI).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menegaskan bahwa pengesahan kepengurusan ini bukan sekadar formalitas organisasi, tetapi bagian dari upaya penguatan ekosistem pers yang profesional dan bertanggung jawab.

Ia juga menekankan bahwa perubahan lanskap media yang semakin dipengaruhi media sosial dan teknologi kecerdasan buatan menuntut perusahaan pers untuk beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip jurnalistik.

“Pers hari ini tidak hanya bersaing dengan sesama media, tapi juga dengan media sosial dan AI. Karena itu, profesionalisme, verifikasi, dan kredibilitas menjadi kunci utama,” tegasnya .

Sementrara, Ketua SMSI Kepri Rinaldi Samjaya menegaskan bahwa fokus utama kepengurusannya adalah melakukan pendataan ulang seluruh perusahaan pers yang tergabung dalam SMSI Kepri.

“Pendataan ulang ini menjadi langkah awal yang sangat penting. Kita ingin memastikan seluruh perusahaan pers anggota SMSI Kepri terdata dengan baik, jelas status hukumnya, dan sesuai dengan standar organisasi,” tegas Rinaldi Samjaya, Jum'at (2/1/2026).

Menurutnya, pendataan tersebut mencakup klasifikasi media berdasarkan kategori yang telah ditetapkan SMSI, mulai dari media terverifikasi faktual, terverifikasi administrasi, berbadan hukum, hingga calon anggota yang belum berbadan hukum.

Lebih lanjut, Rinaldi menekankan bahwa tantangan dunia pers saat ini tidak lagi sebatas persaingan antar media, melainkan juga menghadapi derasnya arus informasi dari media sosial dan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

“Hari ini pers menghadapi tantangan besar dari media sosial dan AI. Informasi bisa tersebar sangat cepat, tapi tidak semuanya melalui proses jurnalistik. Di sinilah peran media profesional harus diperkuat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa SMSI Kepri akan mendorong seluruh anggotanya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik, seperti verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab informasi kepada publik.

“Kita tidak boleh kalah oleh kecepatan medsos, tapi kita harus unggul dalam akurasi dan kredibilitas. Itu yang membedakan pers dengan konten biasa,” tambahnya.

Dengan kepengurusan baru ini, SMSI Kepri berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

“SMSI Kepri siap menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah pers sekaligus menjawab tantangan zaman,” pungkas Rinaldi.


*Struktur Kepengurusan SMSI Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2025–2029*

*DEWAN PENASIHAT*

⦁ Nyanyang Haris Partamura
⦁ Amsakar Achmad
⦁ Lis Darmansyah
⦁ Aneng
⦁ Rudi Chua
⦁ Rival Pribadi
⦁ Kolonel Laut Dantes
⦁ Marganas Nainggolan
⦁ Raja Mustakim
⦁ Syamsul Paloh
⦁ Dato’ Amat Tantoso
⦁ Ramon Damora
⦁ H. Hasim
⦁ Sofialdi
⦁ Saibansah Dardani
⦁ Parna E. Simarmata
⦁ Toto Sumito

*PENGURUS HARIAN*

Ketua:
Rinaldi Samjaya

Wakil Ketua Bidang Organisasi, Daerah dan Pendataan:
Anwar Saleh Harahap

Wakil Ketua Bidang Hukum, Hubungan Antar Lembaga dan Kajian Strategis:
Fadlan

Wakil Ketua Bidang Perempuan, Sosial, Budaya, Humas, Pendidikan dan Kesejahteraan:
Devi Yanti Nur

Sekretaris:
Zabur Anjasfianto

Wakil Sekretaris:
Rusdianto

Bendahara:
Alib Murniman

Wakil Bendahara:
Henty Wahyuyanti

*BIDANG-BIDANG*

Ketua Bidang Pembinaan Daerah dan Pendataan Perusahaan Pers:
Muhammad Ikhsan

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi:
Nurman Batari

Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga dan Kajian Strategis:
Rodi Yandri

Ketua Bidang Perempuan, Sosial dan Budaya:
Wisyunani

Ketua Bidang Humas dan Publikasi:
Sarah Melina

Ketua Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan:
Nov Irwandra. (*/Isp)

Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Dian Siswarini (paling kiri) saat meninjau progress pemulihan layanan TelkomGroup di Aceh pada Kamis (1/1/2026).

INSPIRASIKEPRI.COM | Aceh Tamiang - Di momentum awal tahun 2026, Presiden Republik Indonesia bersama jajaran Manajemen Danantara serta Pimpinan BUMN meninjau secara langsung Hunian Danantara (Huntara) kepada masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026).

Dalam kesempatan ini juga turut hadir secara langsung Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Dian Siswarini beserta jajaran TelkomGroup. Momentum ini menegaskan komitmen kuat negara dan BUMN dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui kolaborasi strategis lintas sektor.

Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif Pemerintah melalui Danantara dalam penyediaan Huntara sebagai proyek strategis Sinergi BUMN, TelkomGroup turut berperan menghadirkan konektivitas jaringan telekomunikasi yang andal di kawasan Huntara, khususnya di wilayah Aceh Tamiang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman.

“Program Hunian Danantara merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan saudara-saudara yang tertimpa bencana dapat tinggal secara layak. Fasilitas di dalamnya termasuk dengan WiFi gratis agar masyarakat tetap terhubung, memperoleh informasi, serta mempermudah koordinasi bantuan selama masa pemulihan,” ujar Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.

Sejalan, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan, melalui sinergi Danantara dan BUMN, TelkomGroup berkomitmen mendukung penyediaan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana melalui ketersediaan konektivitas digital yang andal. Sinergi lintas BUMN ini memungkinkan koordinasi yang lebih cepat dan terintegrasi, sehingga manfaatnya menjadi lebih besar dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Hingga tiga bulan ke depan, ditargetkan sebanyak 15.000 unit Huntara yang tersebar di 3 provinsi terdampak siap untuk dihuni. TelkomGroup berkomitmen mendukung layanan telekomunikasi digital di seluruh kawasan tersebut seiring dengan berjalannya pembangunan agar masyarakat tetap dapat terhubung, memperoleh akses informasi, serta menjaga komunikasi dengan keluarga dan lingkungan sekitar selama masa pemulihan pascabencana.

Untuk mendukung operasional dan aktivitas masyarakat di kawasan Huntara, TelkomGroup telah menyiapkan infrastruktur konektivitas secara bertahap. Pada tahap awal, TelkomGroup menyediakan 28 Access Point (AP) WiFi yang terdiri dari 3 AP di area depan Huntara dan 25 AP di dalam area hunian dengan rasio setiap 1 AP menjangkau sebanyak 3 rumah.

Selain itu, TelkomGroup juga mengimplementasikan model percobaan 1 Access Point WiFi Managed Service (WMS) berkapasitas 100 Mbps untuk mendukung kebutuhan operasional yang berlokasi di Posko TelkomGroup Huntara. Ke depannya, TelkomGroup akan menghadirkan total 63 AP WMS yang tersebar di seluruh area Huntara guna memastikan konektivitas yang andal dan merata.

Untuk kesiapan layanan seluler, Telkomsel telah memastikan kapasitas jaringan yang memadai melalui dukungan Base Transceiver Station (BTS) dari wilayah Karang Baru dan Aceh Tamiang, serta pengoperasian 1 Mobile BTS (Combat) yang ditempatkan langsung di area Huntara guna meningkatkan kapasitas jaringan. Sementara itu, infrastruktur jaringan optik, sarana pendukung operasional, serta keterlibatan relawan BUMN Peduli TelkomGroup juga telah disiagakan guna mendukung keberlangsungan layanan di kawasan tersebut.

TelkomGroup terus membuktikan komitmennya dalam melayani sepenuh hati untuk pelanggan dan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat di Huntara, Telkom melalui PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) juga menghadirkan kemudahan akses internet, termasuk paket khusus layanan internet berbasis satelit dengan teknologi terbaru. Melalui dukungan ini, penghuni Huntara dapat langsung menikmati layanan internet tanpa batas secara gratis melalui WiFi berbasis satelit dari Telkomsat.

Progres Pemulihan Infrastruktur Telekomunikasi TelkomGroup di Aceh Capai 95%

Sejalan dengan fokus pemulihan jaringan telekomunikasi pascabencana di Sumatra, khususnya Aceh, hingga saat ini TelkomGroup telah berhasil memulihkan minimal satu site yang beroperasi di setiap kecamatan. Dengan capaian tersebut, seluruh 289 kecamatan di Aceh telah kembali on air.

Secara keseluruhan, progress pemulihan layanan TelkomGroup di Aceh telah mencapai 95%, dengan fokus pemulihan lanjutan di wilayah Blangkejeren dan Takengon. Adapun untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, layanan telah kembali normal seperti biasa.

Keberhasilan pemulihan ini didukung oleh pengerahan infrastruktur jaringan TelkomGroup yang meliputi 18 site satelit, 57 adaptor daya BTS (rectifier system), 768 unit genset standby maupun mobile, serta 776 paket baterai guna memastikan keberlangsungan layanan di wilayah terdampak.

Selain pemulihan infrastruktur, TelkomGroup terus menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk kolaborasi dalam menghadirkan ruang aman bagi anak-anak sebagai bagian dari upaya trauma healing, khususnya di wilayah Aceh Tamiang. Dukungan tersebut juga mencakup penyediaan konektivitas, layanan kesehatan, serta bantuan paket logistik di sejumlah titik pengungsian.

Secara total, hingga Kamis (1/1/2026) TelkomGroup telah menyalurkan bantuan senilai Rp122,6 miliar bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatra. Bantuan tersebut mencakup dukungan penyediaan konektivitas, layanan kesehatan, dapur umum, bantuan paket logistik di sejumlah titik pengungsian, hingga layanan dan kompensasi pelanggan pada periode Desember 2025 – Januari 2026.

“Sejak awal terjadi bencana, TelkomGroup memprioritaskan pemulihan layanan telekomunikasi agar masyarakat tetap dapat berkomunikasi dan mengakses informasi. Melalui percepatan pemulihan infrastruktur, dukungan jaringan satelit, penyediaan posko internet gratis, dan tambahan personel, kami juga menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan serta memberikan keringanan dan kompensasi bagi pelanggan TelkomGroup. Kami berharap upaya ini dapat meringankan beban masyarakat untuk dapat bangkit lebih cepat dan menjalani masa pemulihan dengan lebih baik,” tutup Dian. (Isp)

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Selama Periode Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pergerakan penumpang kapal di wilayah kerja Badan Pengusahaan (BP) Batam menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan rute internasional masih menjadi kontributor utama arus penumpang.

Berdasarkan data realisasi hingga H1+5 atau per 30 Desember 2025, total pergerakan penumpang rute internasional tercatat mencapai 316.236 orang, atau meningkat 22 persen dibandingkan periode Angkutan Nataru tahun 2024.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada penumpang berangkat melalui terminal ferry internasional yang tumbuh 30 persen, sementara penumpang datang meningkat 15 persen. Peningkatan ini terutama terjadi pada rute Singapura dan Malaysia melalui Terminal Ferry Internasional Batam Center dan Harbour Bay

Sementara itu, pergerakan penumpang rute domestik tercatat sebanyak 205.487 orang, atau meningkat 6,7 persen dibandingkan periode Nataru 2025. Dari jumlah tersebut, penumpang berangkat melalui terminal ferry domestik mencapai 107.209 orang atau tumbuh 5,3 persen, sedangkan penumpang datang tercatat 98.278 orang atau meningkat 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, menyampaikan bahwa dominasi pergerakan penumpang pada rute internasional selama Periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2026 dipengaruhi oleh jarak waktu yang relatif berdekatan dengan pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026.

“Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menunda aktivitas mudik dan memilih untuk melaksanakannya pada periode Angkutan Lebaran 2026. Hal ini menyebabkan pergerakan penumpang domestik pada momen Nataru relatif lebih terkendali,” ujar Benny dalam keterangan resminya, Rabu (31/12/2025).

Meski demikian, Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam, imbuh Benny terus memastikan kelancaran arus penumpang di Periode Angkutan Laut Nataru 2026 dengan mengoordinasikan para agen pelayaran untuk melakukan penambahan armada kapal, baik domestik maupun internasional, guna mengantisipasi potensi lonjakan arus penumpang.

Selain itu, BP Batam juga menyiapkan Posko Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di terminal ferry domestik dan internasional sebagai pusat koordinasi lintas instansi.

Seluruh sistem CCTV pelabuhan di wilayah kerja BP Batam juga telah terintegrasi dengan Pusat Informasi Transportasi (PUSINTRANS) Kementerian Perhubungan guna mendukung pemantauan dan pengendalian arus penumpang secara real time selama periode Nataru.

“Peningkatan arus penumpang selama Angkutan Laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 terjadi pada tanggal 25 Desember 2025 dan kami prediksikan juga terjadi pada 4 Januari 2026. Meski demikian lonjakan penumpang ini dapat kami kelola dengan baik melalui koordinasi lintas instansi, kesiapan armada, serta penerapan digitalisasi e-ticketing sehingga arus penumpang tetap berjalan aman dan lancar,” tambah Benny.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa BP Batam akan terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan hingga berakhirnya periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebagai bagian dari komitmen dalam memastikan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.

“Evaluasi selama periode Nataru ini menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat kesiapan menghadapi Angkutan Lebaran 2026, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan layanan, maupun sistem pendukung operasional. Dengan persiapan yang lebih matang, kami berharap pelayanan kepelabuhanan ke depan dapat berjalan lebih optimal, aman, dan terkendali,” ujar Amsakar. (Isp)

INSPIRASIKEPRI.COM | Aceh Tamiang - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sumatra Sekar (Serikat Karyawan) TelkomGroup menyalurkan bantuan dan program kemanusiaan bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Bantuan ini merupakan bagian dari kepedulian TelkomGroup terhadap masyarakat terdampak, khususnya anak-anak yang disalurkan bekerja sama dengan Bakti Bagi Negeri (BBN), komunitas sosial di bawah naungan Yayasan Sekar Telkom yang fokus pada peningkatan literasi dan kesejahteraan anak.

Penyaluran bantuan sekaligus pendampingan kepada masyarakat terdampak diikuti oleh lebih dari 200 anak di sejumlah desa terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Telkom untuk hadir memberikan kepedulian nyata, sekaligus memastikan keberlangsungan literasi dan proses belajar anak-anak yang duduk di bangku sekolah tetap terjaga, meskipun berada dalam situasi pemulihan pascabencana.

Bantuan dan program pendampingan disalurkan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kebutuhan pada masing-masing lokasi. Di Desa Babo, bantuan mencakup pakaian layak pakai, paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku, dan alat tulis, paket logistik, obat-obatan, serta susu untuk anak-anak.

Sementara itu, di Desa Sulum, bantuan difokuskan pada keperluan tidur seperti tikar dan selimut, pakaian layak pakai, serta dukungan infrastruktur darurat berupa konektivitas satelit, genset, dan bahan bakar untuk menunjang aktivitas warga dan posko. Bantuan serupa berupa keperluan tidur, genset, dan bahan bakar genset juga disalurkan ke Desa Juar, sedangkan Desa Pandiangin menerima bantuan kebutuhan logistik.

Program pendampingan dan trauma healing bagi anak-anak juga berlanjut di Desa Menanggini, Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, beberapa waktu lalu.

Diselenggarakan bersama Relawan Telkom Peduli, kegiatan tersebut diisi dengan sesi permainan edukatif yang diharapkan dapat menjadi media penyemangat, sekaligus membantu anak-anak mengekspresikan emosi serta memperoleh kembali rasa aman di masa pemulihan pascabencana. Pada kesempatan yang sama, Yayasan Kesehatan Telkom dan Telkomedika juga menyediakan fasilitas layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata komitmen TelkomGroup untuk hadir dan memberikan dampak serta pendampingan bagi masyarakat terdampak di masa pemulihan dan normalisasi pascabencana.

"TelkomGroup tidak hanya berfokus pada pemulihan konektivitas, tetapi juga berupaya menghadirkan dukungan sosial yang nyata bagi masyarakat terdampak bencana. Melalui kolaborasi bersama Sekar Telkom dan Relawan Telkom Peduli, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga serta membantu anak-anak untuk tetap merasa aman dan terhibur di masa pemulihan,” ujar Seno.

Sejalan, EVP Telkom Regional 1 Sumatra Dwi Pratomo Juniarto menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan mengedepankan ketepatan sasaran dan kebutuhan di lapangan.

“Wilayah Aceh Tamiang menjadi salah satu area yang terdampak signifikan. Oleh karena itu, kami memastikan bantuan disalurkan secara langsung dan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap desa, mulai dari kebutuhan dasar, dukungan fasilitas darurat hingga fasilitas layanan kesehatan gratis. Kami berterima kasih atas sinergi seluruh pihak yang terlibat sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik,” tambah Dwi.

Melalui inisiatif ini, TelkomGroup berharap dapat turut mempercepat pemulihan sosial pascabencana sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. TelkomGroup berkomitmen untuk terus menghadirkan peran aktif melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna mendukung pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana. (Isp)

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Anwar Anas.

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kasus yang menyeret nama Gustian Riau, seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang belakangan menyita perhatian publik.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam, Anwar Anas, sebagai respons atas beredarnya video di media sosial yang diduga menampilkan percakapan tidak pantas dan dikaitkan dengan nama Gustian Riau.

Menurut Anwar, pembentukan tim pemeriksaan internal penting dilakukan untuk menjaga marwah institusi Pemerintah Kota Batam serta integritas aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

“BKPSDM perlu segera membentuk tim pemeriksaan agar persoalan ini terang. Ini penting untuk menjaga nama baik Pemko Batam dan memastikan seluruh ASN tidak disamaratakan akibat satu kasus yang belum terbukti kebenarannya,” ujar Anwar.

*Dorong Pemeriksaan Objektif dan Koordinasi dengan Polisi*

Anwar menekankan bahwa proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan. Ia menyebut, apabila video yang beredar tersebut benar bukan Gustian Riau, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan pemulihan nama baik.

Sebaliknya, jika terdapat pelanggaran hukum atau etika, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam proses pendalaman, Anwar juga meminta agar tim BKPSDM berkoordinasi dengan unit siber Polda Kepulauan Riau, mengingat Gustian Riau telah mengajukan laporan resmi ke kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau rekayasa digital (deepfake).

“Pengakuan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa AI harus dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Karena itu, koordinasi dengan tim siber kepolisian sangat diperlukan,” tegasnya.

*Minta Polisi Usut Dugaan Penyebaran dan Pemerasan*

Selain pemeriksaan internal, DPRD Batam juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan maupun penyebaran video tersebut.

Anwar menyebut, jika terdapat indikasi pemerasan atau kejahatan siber, maka pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Jika benar ada pihak yang menyebarkan atau memanfaatkan video tersebut untuk tujuan pemerasan, maka kepolisian harus mengungkap dan menangkap pelakunya,” kata Anwar.

*Usulkan Penonaktifan Sementara*

Untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi, Anwar juga meminta Wali Kota Batam mempertimbangkan penonaktifan sementara Gustian Riau dari jabatannya.

Langkah tersebut, menurutnya, bersifat administratif dan bukan bentuk vonis, melainkan agar yang bersangkutan dapat fokus menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi.

“Penonaktifan sementara penting agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan memberi ruang bagi proses hukum berjalan secara adil,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM Kota Batam menyatakan tengah mencermati perkembangan kasus tersebut dan akan menempuh langkah sesuai prosedur kepegawaian yang berlaku. (Isp)

INSPIRASIKEPRI.COM | Kuala Simpang - PT Graha Sarana Duta (TelkomProperty), sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, yang bergerak dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset TelkomGroup yang menjadi bagian penting dari keberlangsungan layanan turut mengambil peran dalam mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan dan pemulihan layanan di wilayah terdampak bencana.

Sepanjang periode 28 November hingga 22 Desember 2025, TelkomGroup telah menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan total nilai Rp1,44 miliar untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, bantuan sosial dari anak perusahaan TelkomGroup turut disalurkan dengan nilai Rp1,233 miliar, serta dukungan dari sumber lainnya sebesar Rp301 juta, sehingga total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp2,97 miliar.

Selain bantuan kemanusiaan berupa sembako, logistik, dan dukungan dapur umum, TelkomGroup juga menghadirkan dukungan konektivitas melalui penyediaan posko internet gratis di sejumlah wilayah terdampak. Fasilitas ini disediakan untuk membantu masyarakat tetap terhubung, mengakses informasi, serta mendukung koordinasi selama masa pemulihan. Hingga saat ini, posko internet gratis telah tersedia di 21 titik di Aceh, 4 titik di Sumatera Barat, serta sejumlah titik di Sumatera Utara, dan akan terus diperluas seiring proses pendataan wilayah terdampak lainnya.

Dalam upaya tersebut, PT Graha Sarana Duta (TelkomProperty) dan TelkoMedika, anak usaha Telkom, turut berperan sebagai salah satu garda terdepan dalam pelaksanaan bantuan kemanusiaan di lapangan. Mereka secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pemulihan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak, khususnya di Desa Bukit Rata dan Desa Menanggini, Aceh Tamiang.

Di Desa Bukit Rata dan salah satu Masjid di Kota Kuala Simpang, TelkomProperty menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan pendukung infrastruktur dasar, yang meliputi paket sembako, bahan pangan, susu untuk masyarakat, serta dukungan penyediaan air bersih melalui sumur bor, genset beserta bahan bakar, guna menunjang kebutuhan masyarakat dan aktivitas harian pascabencana.

Sementara itu, di Desa Menanggini, TelkoMedika melaksanakan rangkaian kegiatan kemanusiaan yang berfokus pada pemulihan sosial masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi trauma healing bagi anak-anak, dukungan posko kesehatan, kegiatan makan bersama masyarakat, serta peresmian fasilitas sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemulihan kondisi kesehatan, psikososial, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, menegaskan bahwa kehadiran TelkomGroup di wilayah terdampak bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga pada dukungan kemanusiaan bagi masyarakat.

“Kami hadir tidak hanya untuk memulihkan infrastruktur, tetapi juga untuk memberi dukungan dan semangat kepada masyarakat terdampak. Melalui bantuan layanan kesehatan, kebutuhan dasar, dan kehadiran langsung di lapangan, kami ingin memastikan bahwa TelkomGroup benar-benar hadir bersama masyarakat dalam menghadapi masa sulit ini,” ujar Seno saat kunjungannya ke Desa Menanggini, Kuala Simpang.

PLT Direktur Utama TelkomProperty, Didit Sulistyo, juga menyampaikan bahwa keterlibatan TelkomProperty dalam rangkaian bantuan ini merupakan bagian dari komitmen TelkomGroup untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat terdampak bencana.

“Melalui berbagai kegiatan dan bantuan yang kami lakukan, TelkomProperty berupaya mendukung percepatan pemulihan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat bangkit kembali dan secara bertahap melanjutkan aktivitasnya,” ujarnya.

Ke depan, TelkomGroup akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pemulihan layanan dan penyaluran bantuan kemanusiaan dapat berjalan optimal serta menjangkau lebih banyak wilayah yang membutuhkan. (Isp)