 |
| Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin. (Foto: Tok) |
Dari dua Kota IHK di Kepri, tercatat Kota Batam mengalami inflasi sebesar 1,08 persen, dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 0,92 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, Darwis Sitorus mengatakan, kenaikan tarif transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar bulan ini yakni 6,98 persen.
"Kelompok transportasi naik 6,98 persen," katanya dilansir dari situs resmi BPS Kepri, Senin (3/10/2022).
Selain itu, BPS juga mencatat bahwa Kepri mengalami inflasi tahunan sebesar 6,79 persen.
"Sementara, Inflasi tahun kalender Januari–September 2022 sebesar 4,96 persen," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta Ansar mempercepat penyaluran BLT subsidi BBM kepada masyarakat nelayan, ojek online dan angkot.
Penyaluran BLT yang cepat akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pasca pengumuman kenaikan harga BBM subsidi.
"Harga tiket kapal udah naik, tarif angkot juga naik, kebutuhan pokok juga naik, BLT satu-satunya yang bisa menyelamatkan masyarakat," ucap Wahyu, Senin (3/10/2022).
Ia juga meminta Ansar memantapkan rencana pembentukan kawasan pertanian terpadu ratusan di tahun mendatang.
Kawasan pertanian terpadu sangat penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, apalagi Kepri bukan penghasil kebutuhan pokok.
"Mulai tahun depan kawasan pertanian terpadu harus direalisasikan, minimal kita swasembada pangan 30 persen," ujarnya.
Selain itu, Wahyu meminta Pemprov Kepri membangun pasar induk di 4 daerah populasi terbesar seperti Tanjungpinang, Bintan, Batam, dan Karimun.
Dengan pasar induk, pemerintah akan melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga eceran tertinggi. Komoditas pasar induk nantinya akan disuplai dari kawasan pertanian terpadu.
"BPS mencatat bahwa operasi pasar berhasil menurunkan inflasi 0,5 persen pada Agustus 2022, bagaimana kalau ada pasar induk? bisa-bisa inflasi tahunan kita lebih rendah dari tahun sebelumnya," tuturnya.
Wahyu menuturkan, Pemprov Kepri juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap kualitas tenaga kerja dengan melakukan pelatihan secara berkala.
Dijelaskan Wahyu, tenaga kerja yang berkualitas pula akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, upah yang masih rendah menjadi pertanda bahwa tenaga kerja belum berkualitas.
"BLK harus dihidupkan kembali dan harus kreatif, pelatihan tidak harus bergantung kepada anggaran pemerintah, tapi swasta juga harus dilibatkan, anggap saja salah satu syarat perekrutan tenaga kerja," tutupnya. (Tok)
