 |
| Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin. (Foto: Atok) |
Wahyu Wahyudin mengatakan, pasca kenaikan harga BBM pada bulan September 2022 ini, inflasi bulanan di Kepri naik menjadi 1,06 persen setelah bulan sebelumnya deflasi 0,5 persen.
"Secara tahunan, Kepri masuk 10 Provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia yakni 6 persen dan sudah ditegur oleh Presiden RI Joko Widodo," ujar Wahyu kepada awak media, Kamis (6/10/2022).
Menurut Wahyu, untuk menurunkan inflasi yang terjadi saat ini, Pemprov Kepri harus meluncurkan program APBD untuk penguatan ekonomi.
"Seperti halnya, memperbanyak operasi pasar, membangun pasar induk di 3 daerah yang ramai penduduk. Di pasar ini, pemerintah akan melakukan intervensi harga," ungkap Politisi PKS Wahyu Wahyudin.
Selain itu, Pemprov Kepri juga harus mendata seluruh warga tidak mampu untuk dipekerjakan atau dijadikan mitra di kawasan pertanian dan peternakan terpadu. Hal ini, sebagai salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan.
"Kawasan pertanian dan peternakan terpadu, ini salah satu upaya menekan inflasi. Kawasan ini harus ditanami komoditas rentan inflasi seperti cabai dan bawang, minimal Kepri swasembada pangan," jelasnya.
Tak cukup sampai disitu saja, Wahyu menuturkan, di tengah inflasi yang naik, Pemprov Kepri seharusnya dapat mengoptimalkan kuota PPPK guru. Karena guru ini juga ikut terdampak BBM, apalagi PTK Non ASN sudah 2 bulan belum digaji.
"Tahun ini Pemprov Kepri hanya mengajukan 718 formasi PPPK, padahal kebutuhan 3.064 guru," terangnya.
Tak hanya itu, Wahyu juga meminta kepada Pemprov Kepri untuk memperbanyak program padat karya dan melanjutkan program kredit UMKM bunga nol persen.
"Pemprov Kepri juga harus melobi pusat untuk memperpanjang penghapusan honorer yang direncanakan berlangsung pada bulan Oktober tahun depan. Penghapusan honorer akan menambah jumlah pengangguran dan penduduk miskin," pungkasnya. (Atok)
