INSPIRASIKEPRI.COM | Menampung Aspirasi Masyarakat

INSPIRASIKEPRI.COM | JAKARTA - Direktur Jenderal  Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, melihat langsung kondisi warga  binaan Lapas Kutacane, " Mari kita benahi bersama Lapas Kutacane. Warga binaan adalah keluarga kita juga, saudara kita," serunya saat berbicara di hadapan ratusan warga binaan di Lapas Kutacane, Selasa (11/3/2025). 

Mashudi berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan yang berkumpul di lapangan. Ia juga menyatakan bahwa sudah mendengar semua permasalahan yang terjadi serta keluhan. Dan ia berjanji akan menindaklanjuti.

"Kami mohon dukungannya untuk bapak Bupati, Anggota Dewan dan semua pihak yang terkait," ucap Mashudi. 

Ajakan Mashudi bergayung sambut dengan semangat Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry. Selain mengajak warganya di Lapas Kutacane untuk terus menjalani pidana dengan baik, ia pun menghibahkan 4,1 hektar tanah untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak.

"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, over 300 %. Sedangkan kekuatan petugas lenjagaannya 24 orang, 7 orang per shift," kata Mashudi. 

Untuk itu, Mashudi menyambut antusias hibah tanah yang suratnya telah diberikan secara resmi pada saat itu oleh Bupati Aceh Tenggara kepada dirjenpas

"Bismillahirrohmannirohim kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane," ungkapnya. 

Untuk penganggaran pembangunan baru lapas Kutacane, Bupati dan Dirjenpas mendorong dukungan Komisi 13 yang saat itu juga hadir langsung Jamalaudin Idham dan Teuku Ibrahim, yang juga putra daerah Aceh. 

Pada kesempatan itu juga Dirjenpas Mashudi menawarkan kepada warga binaan untuk mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Nusakambangan yang digadang menjadi lumbung ketahanan nasional.

"Kalian akan mendapat pelatihan, dan apabila telah berproduksi akan diberikan imbalan berupa premi, yang sebagian akan ditabung sampai pulang bebas," ujarnya. 

Peternakan, budidaya ikan dan udang, pertanian serta UMKM lainnya menjadi tawaran yang disampaikan. Pun Lapas Kutacane diharapkan ke depannya menjadi bagian dari lumbung ketahanan pangan nasional. 

"Tanahnya dari pak Bupati, diolah oleh warga binaan. Seperti yang saya liat sepanjang jalan banyak ladang jagung," seloroh Mashudi yang disambut tepuk tangan riuh warga binaan Lapas Kutacane.

Berbagai upaya terus dioptimalkan untuk menurunkan over kapasiras di lapas dan rutan. Selain mengupayakan bangunan lapas rutan yang baru, juga optimalisasi pemberian hak bersyarat dan redistribusi warga binaan ke lapas rutan yang lebih rendah huniannya. Dirjenpas juga berharap kasus pengguna narkotika tidak harus menghuni Lapas dan Rutan.

Selain Lapas Kutacane, terdapat beberapa lapas rutan lagi di Aceh yang over kapasitas lebih dari 300% dan harus segera direlokasi atau penataan ulang, antara lain Lapas Bireun (480%) Lapas Idi (600 %), Lapas Lhoksemawe (300 %). 

Pelayanan makan dan layanan warga binaan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan. Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik, kepada awak media Mashudi mengatakan akan terus mengupayakan standar pelayanan makanan yang lebih baik. 

Turut hadir juga dalam dialog dan interaksi tersebut, selain jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan wilayah, juga forkopimda Kabupaten Aceh Tenggara.

Update terakhir dari 52 orang warga binaan yang melarikan diri, sudah 21 orang yang tertangkap dan menyerahkan diri, bahkan ada keluarganya langsung yang mengantarkan mereka kembalil ke lapas, tinggal 31 orang yang diharapkan segera kembali. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 2025, TelkomGroup kembali berpartisipasi dalam program mudik gratis BUMN 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia. 

Tahun ini, TelkomGroup menyediakan 35 bus dan 3 rute kapal laut guna memastikan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan bebas biaya.

Direktur Enterprise and Business Service Telkom FM Venusiana menyampaikan, TelkomGroup terus berkomitmen menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Melalui mudik gratis ini, kami ingin memastikan pelanggan dapat merayakan lebaran dengan lebih nyaman dan tenang bersama keluarga tercinta. 

Layanan mudik gratis ini diperuntukkan bagi pelanggan setia TelkomGroup dengan alokasi sebagai berikut:

- 5 bus untuk pelanggan Indibiz

- 10 bus dan 3 rute kapal laut untuk pelanggan Telkomsel Poin

- 20 bus untuk pelanggan Telkomsel Prabayar dan IndiHome

Para pemudik akan diberangkatkan dari Museum Satria Mandala, Jakarta, pada 27 Maret 2025, menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa, meliputi:

- Surakarta, Yogyakarta, Sleman, Magelang, Klaten

- Semarang, Madiun, Ponorogo, Ngawi

- Surabaya, Madiun, Malang, Ngawi

Perjalanan akan dilakukan dengan Perjalanan lengkap, menjamin keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh peserta.

Cara Pendaftaran

Pendaftaran Mudik Gratis TelkomGroup 2025 telah dibuka melalui laman resmi: https://mudik2025.telkomgroup.id/.

Mengingat kuota terbatas, pelanggan disarankan untuk segera mendaftar guna memastikan ketersediaan tempat.

Program ini merupakan wujud dukungan TelkomGroup terhadap inisiatif pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Informasi lebih lanjut kunjungi https://mudik2025.telkomgroup.id/ atau hubungi layanan pelanggan TelkomGroup. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran tahun 2025, pada Selasa (11/3/2025) di IT Centre BP Batam.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Capt. Bharto Ari Raharjo, M.Si., dan Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar ini dihadiri oleh perwakilan dari Instansi atau Lembaga yang terkait dengan kelancaran proses angkutan lebaran di Batam.

Capt. Bharto Ari Raharjo dalam sambutannya mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik selama arus mudik lebaran tahun 2025.

“Kami selaku pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam mengajak kita semua untuk berkolaborasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik khususnya dari sisi keselamatan dan keamanan pelayaran sepanjang arus mudik tahun 2025 ini,” tegas Capt. Bharto Ari Raharjo.

Selanjutnya, Dendi mempresentasikan perencanaan rangkaian angkutan lebaran tahun 2025 yang telah disusun oleh BUP selaku pengelola pelabuhan Batam sekaligus memberikan kesempatan bagi para tamu undangan yang hadir untuk berdiskusi memberikan masukan.

"Berdasarkan paparan kami hari ini dan masukan dari rekan-rekan instansi serta perusahaan terkait, mudah-mudahan seluruhnya dapat saling mendukung baik dari sisi keamanan, kenyamanan, kesehatan, hingga transaksi tiket,” ujar Dendi.

Dendi turut menjelaskan pihaknya akan mulai mendirikan posko angkutan lebaran 2025 bersama pihak Kepolisian, Jasa Raharja, serta instansi terkait lainnya yang bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik yang berlangsung selama lebih kurang satu bulan.

“Untuk posko angkutan lebaran 2025 kita akan dirikan di tiga pelabuhan domestik yaitu Sekupang, Telaga Punggur, dan Harbour Bay, serta satu di pelabuhan umum penumpang khusus PELNI/Pelabuhan Bintang 99 Persada rencananya mulai tanggal 17 Maret (H-14) hingga 15 April (H+15)," terang Dendi.

Terakhir, Dendi berharap agar seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi dengan baik sehingga arus mudik lebaran tahun 2025/1446 H dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

"Berdasarkan beberapa critical point yang kita simpulkan dari rapat hari ini, mari kita satukan semangat kolaborasi agar dapat bersama-sama memberikan pelayanan angkutan lebaran yang prima di tahun 2025/1446 H ini," pungkas Dendi. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait memastikan bahwa Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City masih menjadi salah satu proyek strategis nasional.

Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam arah pembangunan kewilayahan pada lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

“Kami berharap, seluruh pihak dapat mendukung penyelesaian Proyek Rempang Eco-City yang nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi Batam,” ujar Tuty, panggilan akrabnya, Selasa (11/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa Kawasan Terpadu Rempang Eco-City bertujuan untuk mendukung rencana pengembangan koridor industri di Batam.

Dengan harapan, kawasan tersebut dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Sehingga, warga di sana pun mendapat kesempatan besar dalam ekosistem industri yang akan dibangun. Salah satunya adalah dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

“Apabila pembangunan rumah tahap kedua beserta fasilitas pendukung lainnya rampung, kami optimis ini akan mengubah pandangan masyarakat menjadi lebih positif terhadap rencana investasi di kampung mereka,” tambah Tuty.

Tuty mengakui jika percepatan realisasi Proyek Rempang Eco-City membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun seluruh komponen daerah.

“Sesuai pesan Pak Kepala dan Bu Waka, yang paling penting adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bisa terjaga dengan baik. Kami ingin, seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat dari pengembangan kawasan ini,” tutup Tuty.

Selain Pengembangan Kawasan Terpadu Rempang Eco-City, pemerintah juga menetapkan beberapa proyek strategis lain seperti Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Kabil, Pembangunan Jalan Lingkar Luar Tanjungpinggir - Jodoh, Pengembangan Kawasan Terpadu Galang Maritime City, Pengembangan KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh. 

Pengembangan SPAM Regional Batam, pengembangan Batam Urban dan Industrial Sewerage System Development Project; serta Perencanaan, Persiapan dan Pembangunan LRT Batam Trase Bandara Hang Nadim-Batam Center-Batu Ampar dan BRT Trans Batam Trase Batam Center-Tanjung Uncang, yang terintegrasi dengan TOD.

Beberapa proyek strategis pemerintah bertujuan untuk menjadikan Batam sebagai kawasan terbaik, dari bidang industri investasi maupun sektor pariwisata. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 136/Tuah Sakti, Mayor Inf Bayu Hanuranto Wicaksono, S.Hub.Int., M.H.I menegaskan komitmennya untuk membangun sinergitas dan soliditas dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, di Markas Batalyon Infanteri 136/Tuah Sakti, Jalan Trans Barelang, Batam.

“Kami siap bersinergi dengan PWI Provinsi Kepri,” tegas Mayor Bayu, yang dijadwalkan akan naik pangkat menjadi Letnan Kolonel bulan depan.

Pertemuan ini berlangsung bersamaan dengan audiensi Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Provinsi Kepri, Albert Gultom, terkait pemusatan latihan atlet FORKI di Markas Kompi C Yonif 136 Tuah Sakti Batam.

Salah satu bentuk kolaborasi yang akan dikembangkan adalah dalam bidang olahraga. Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, mengusulkan agar seksi olahraga PWI Kepri, yaitu Seksi Wartawan Olahraga (SIWO), dapat berlatih bersama Yonif 136/TS melalui pertandingan sepak bola atau biliar.

Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Mayor Bayu, yang dikenal sebagai atlet berprestasi di lingkungan TNI Angkatan Darat. 

Dengan latar belakang sabuk hitam karate, judo, dan pencak silat, Mayor Bayu memiliki pengalaman panjang dalam melatih prajurit, sehingga kolaborasi ini diyakini dapat meningkatkan kualitas atlet SIWO PWI Kepri.

Selain olahraga, kemitraan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara prajurit TNI dan wartawan melalui berbagai kegiatan bersama. 

Mayor Bayu tidak keberatan jika prajuritnya ikut berolahraga dengan wartawan, sebagai upaya memperkuat silaturahmi dan membangun sinergi antara TNI dan insan pers. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | JAKARTA - Di tengah dinamika industri telekomunikasi, transformasi menjadi sebuah keniscayaan. Perubahan teknologi yang pesat, kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks, serta persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan beradaptasi. 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui strategi utama Five Bold Moves terus mengakselerasi transformasi guna menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing perusahaan. 

Langkah ini sejalan dengan upaya Telkom dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan RI, khususnya percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.

Direktur utama Telkom Ririek Adriansyah mengatakan bahwa implementasi 5 Bold Moves terus memberikan sinyal positif bagi perusahaan. “Strategi transformasi ini terus menunjukkan hasil yang baik dalam memperkuat posisi Telkom sebagai pemimpin industri. Kami optimis dapat menghadirkan solusi digital yang lebih inovatif, mempercepat pertumbuhan bisnis, serta memberikan kontribusi nyata bagi ekosistem digital nasional,” papar Ririek disela-sela silaturahmi bersama beberapa pemimpin redaksi media di Jakarta, Jum'at (7/3/2025).

Turut hadir Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Heri Supriadi, Direktur Enterprise and Business Service Telkom FM Venusiana, Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkomsel Daru Mulyawan.

Tahun kedua pasca implementasi Fixed-Mobile Convergence (FMC), terus menunjukkan hasil positif dengan adanya peningkatan terhadap efisiensi operasional dan kinerja bisnis, sehingga turut mendorong kontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan. 

Selanjutnya InfraCo, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas aset jaringan milik TelkomGroup, telah memasuki tahap awal dari fase komersialisasi dan menjalin kerja sama strategis dengan mitra penyedia layanan internet fiber. Ke depannya, TIF akan terus memaksimalkan optimalisasi produktivitas aset fiber dengan membuka akses bagi mitra eksternal, sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan.

Di samping itu, pada bisnis data center (DC Co), Telkom melalui NeutraDC terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas data center baik di domestik dan regional, termasuk hyperscale data center yang berlokasi di Cikarang dan Batam. “TelkomGroup membuka peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk dapat semakin memperkuat kapasitas data center TelkomGroup,” tambah Ririek.

Lebih lanjut, untuk B2B Digital IT Service, Telkom terus memperkuat fokus bisnisnya pada segmen Business-to-Business (B2B) sebagai bagian dari transformasi strategis perusahaan. Langkah ini menjadi upaya Telkom dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri.

“Telkom terus meningkatkan penetrasi pasar untuk segmen B2B, serta memperkuat kapabilitas talenta B2B dengan lebih dari 1.500 sertifikasi di bidang IT Services, Cloud, dan Cybersecurity. Selain itu, melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk hyperscalers dan pemain global, Telkom berkomitmen untuk menghadirkan solusi digital yang inovatif dan berdaya saing,” jelas Ririek.

Kemudian DigiCo, Telkom menghadirkan beragam layanan dan solusi digital inovatif dengan pemanfaatan teknologi terkini, seperti AI, yang menyasar baik segmen B2C maupun B2B. Telkom mengadopsi pendekatan baru dengan memperluas skala bisnis digital yang menguntungkan, serta menjajaki peluang kemitraan strategis untuk mempercepat pertumbuhan dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.

Dengan strategi transformasi yang terus diakselerasi melalui Five Bold Moves, Telkom berkomitmen untuk memperkuat ekosistem digital nasional yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi digital Indonesia. Melalui optimalisasi aset, ekspansi bisnis digital, dan kemitraan strategis, Telkom siap menjawab tantangan industri yang semakin dinamis.

“Ke depan, perusahaan akan terus berinovasi dan beradaptasi guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendorong transformasi digital di Indonesia demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045,” pungkas SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza. (Isp) 

INSPIRASIKEPRI.COM | BATAM - Merespon sidak Komisi III DPRD Batam, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri sebut akan melakukan pengecekan terhadap lokasi mega proyek di wilayah Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa. 

Diketahui, saat ini Komisi III DPRD Kota Batam tengah menyoroti aktivitas pemotongan bukit/ tambang tanah urug di wilayah Kabil. Bahkan, baru-baru anggota Komisi III DPRD Batam juga turun langsuh inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tepatnya di belakang PT. Semen Merah Putih, Kelurahan Kabil, pada Selasa (4/3/2025) malam.

Tak hanya melakukan sidak ke Proyek pemotongan bukit, Komisi III DPRD Batam ini juga turun sidak ke proyek Reklamasi laut PT. Visinter Indonesia. Sidak ini ditenggarai setelah adanya laporan dimana, masyarakat dan Nelayan mulai resah atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kedua proyek tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri Kombes Pol. Silvester Mangombo Marusaha Simamora mengaku akan segera melakukan pengecekan terhadap lokasi proyek tersebut.

"Saya cek dulu ya mas," ujar Kombes Pol. Silvester saat di konfirmasi wartawan, Senin (10/3/2025).

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Batam menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengusaha dua titik lokasi mega proyek di wilayah Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa.

Indikasi dugaan pelanggaran itu mencuat, setelah pihak yang bertanggung jawab dalam aktivitas mega proyek ini, tidak dapat menunjukkan legalitas lengkap atas kegiatan yang mereka lakukan. 

Anggota Komisi III DPRD Batam fraksi Partai Golkar, Walfentius Tindaon mengatakan, Komisi III DPRD Batam telah berupaya memanggil pihak pengusaha untuk menunjukkan segala bentuk legalitas perizinan yang dimiliki, namun mereka tak kunjung datang.

"Kita menduga proyek pemotongan bukit di belakang PT Semen Merah Putih dan Reklamasi Laut PT Vesinter Indonesia menabrak aturan yang berlaku (ilegal)," ujar Walfentius Tindaon, Minggu (9/3/2025).

Walfentius menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 dan Nomor 4 Tahun 2021, bahwa setiap kegiatan yang berpengaruh pada lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).

"Tentu, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kami Komisi III DPRD Batam, apakah mereka memiliki Amdal dan izin lingkungan lainnya soal kegiatan proyek tersebut," ungkapnya. 

Selain itu, Walfentius juga menyebut, kedua proyek ini patut diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Sudah jelas, jika mereka benar-benar terbukti melakukan pelanggaran, maka dapat dipastikan oknum pengusaha proyek tersebut dapat dijerat Pasal 158 dan atau Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Juncto Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar," jelasnya. 

Menurut Walfentius, proyek pemotongan bukit di belakang PT Semen Merah Putih dan reklamasi laut PT Vesinter sudah semestinya harus dihentikan. Selain berdampak buruk bagi lingkungan, kegiatan yang mereka lakukan juga membuat resah masyarakat dan nelayan.

"Dalam hal ini aparat penegak hukum jangan hanya bisa berdiam diri. Segera lakukan pemeriksaan dan hentikan kegiatan mereka," tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya, menanggapi keresahan masyarakat, anggota Komisi III DPRD Batam telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke lokasi proyek pemotongan bukit di belakang PT Semen Merah Putih dan reklamasi laut PT Visinter Indonesia, Selasa (4/3/2025) malam.

Diketahui, inspeksi dadakan diikuti oleh sejumlah anggota Komisi III DPRD Batam seperti, Walfentius Tindaon (Partai Golkar), Jamson Silaban (Partai PDIP), M. Rizky Aji Perdana (Partai PKN) dan M. Dycho Barcelona Maryon (Partai Nasdem).

Hasilnya, kehadiran Komisi III DPRD Batam kedua lokasi itu justru dibenturkan oleh pihak pengelola yang dianggap tidak berkompeten dalam bidangnya. 

Sebagaimana diketahui, proyek pematangan lahan atau pemotongan bukit dan reklamasi laut di suatu lokasi harus memiliki izin Amdal, UKL dan UPL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta izin Cut and Fill BP Batam.

Pantauan wartawan, hingga saat ini aktivitas pemotongan bukit dan reklamasi laut itu terpantau masih terus berlangsung hingga saat ini. Belum ada langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh instasi terkait. (ISP)